Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR) menemukan adanya ketidakefisienan pengelolaan PT PLN (persero) yang akhirnya menjadi penyebab utama terjadinya krisis listrik di Indonesia. Menurut Koordinator WGPSR, Fabby Tumiwa, setidaknya ada empat bagian yang menjadi sumber efisiensi pengelolaan PT PLN. Pertama, adanya proyek-proyek yang diindikasikan mark up (penggelembungan). Diantaranya proyek PLTGU Cilegon, PLTU Cilacap, PLTG Indralaya II, PLTG Batu Ampar, PLTG Borang, dan turbin gas truck mounted customer information service. Nilainya sekitar Rp 574 miliar dan US$ 183,9 juta, kata Fabby, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (31/5). Bagian kedua adalah kerugian akibat salah investasi atau investasi yang tidak tepat dan tidak perlu. Salah satu contohnya adalah pembangunan PLTGU Pemaron 135 megawatt oleh anak perusahaan PLN yaitu PT Indonesia Power. Ini adalah proyek senilai Rp 65 miliar yang merupakan proyek relokasi dua unit PLTG berusia 30 tahun, masing-masing 45 megawatt dari unit pembangkit Tanjung Priok. Kemudian diubah menjadi combine cycle (PLTGU) sebesar 135 megawatt. Pembangkit yang dipasang dikawasan wisata Lovina, Bali Utara, semula diharapkan berproduksi bulan Mei 2004. Namun dalam masa uji coba mengalami kerusakan hingga April lalu masih dalam perbaikan. Ketiga adalah manajemen perawatan dan perbaikan pembangkit yang buruk. Menurut Fabby, PLTGU Muara Karang, PLTG Gresik, PLTA Cirata, dan PLTU Paiton saja mengalami perbaikan senilai Rp 900 miliar. Contoh lainnya, untuk PLTGU Muara Karang saja telah mengalami gangguan sebanyak 101 kali yang mengakibatkan kerugian sekitar US$ 87 juta. Keempat, tambah Fabby, selama ini praktek manajemen perusahaan melanggar azas-azas pengelolaan perusahaan yang sehat. Ia mencontohkan, pembagian uang tantiem sebesar Rp 4,3 miliar yang saat ini kasusnya tengah diperiksa perusahaan. Selain itu, studi LNG terminal dan pemrosesan ulang gas, penyimpangan penyaluran aliran tenaga listrik pada PT Polysindo Eka Perkasa, manipulasi kerugian, dan pembatalan kontrak penyediaan suku cadang dengan Colombia Turbo Engineering. Dari poin empat terdapat kerugian sebesar Rp 1,8 triliun dan US$ 84 juta. Menurut Fabby, temuan dari WGPSR ini merupakan sebagian kecil dari inefisiensi yang terjadi di PT PLN. Ini adalah puncak dari gunung es, kami duga jika dilakukan audit maka nilai inefisiensinya mungin jauh lebih besar dari yang diperkirakan WGPSR, katanya. Dengan temuan ini, WGPSR meminta dilakukan investigasi total atas proyek-proyek PLN pada KPK. Fabby menambahkan, kementerian BUMN juga perlu segera melakukan evaluasi kinerja terhadap komisaris dan direksi PT PLN. muhamad fasabeni
Iklan
