BBM Naik Rp 3.000, Pemerintah Hemat Rp 158 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden SBY dan Letjen (Purn) Luhut Panjaitan serta 6 purnawirawan jenderal TNI melakukan pertemuan di Kantor Presiden, Rabu (13/3) sore. (foto: abror/presidenri.go.id)

    Presiden SBY dan Letjen (Purn) Luhut Panjaitan serta 6 purnawirawan jenderal TNI melakukan pertemuan di Kantor Presiden, Rabu (13/3) sore. (foto: abror/presidenri.go.id)

    TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat Tim Transisi, Jenderal (Purnawirawan) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014. Luhut mengatakan, dengan kenaikan ini, mulai 2015 akan ada peningkatan anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang sangat signifikan. (Baca: Tim Transisi: November, Harga BBM Naik Rp 3.000)

    Luhut memperkirakan pada 2015 akan ada realokasi dana US$ 13 miliar atau sekitar Rp 158 triliun dari subsidi BBM untuk investasi infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah ini akan meningkat menjadi US$ 20 miliar pada 2016 dan sekitar US$ 50-60 miliar pada 2017. (Baca: Jokowi: Siapa Bilang Harga BBM Naik November?)

    "Dengan pemotongan subsidi BBM tadi, dana infrastuktur, pendidikan, dan kesehatan kita akan meningkat signifikan. Kalau itu terjadi, pertumbuhan ekonomi 7 persen bukan hal yang sulit dicapai," ujar Luhut di Jakarta, Selasa, 30 September 2014.

    Selain penghematan anggaran, Luhut menuturkan pengurangan subsidi ini juga akan memperbaiki neraca berjalan. Perbaikan neraca berjalan ini, menurut dia, akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

    "Saya yakin, kalau subsidi turun, rupiah bisa menguat. Kalau pajak diperbaiki lagi, saya pikir nilai tukar nanti bisa di bawah Rp 11.000, bertahap di bawah Rp 10.000. Dengan demikian, ekspor kita menjadi kompetitif," kata Luhut.

    BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

    Topik terhangat:

    Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

    Berita terpopuler lainnya:
    Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
    Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
    Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.