Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RAPBN 2015 Tak Sesuai Visi-Misi Jokowi-JK

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari, mengatakan kelak Jokowi terpaksa akan melaksanakan sebagian besar program pemerintah yang tak sesuai dengan visi-misi. Musababnya, ada beberapa perbedaan paradigma antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan visi-misi Jokowi.

Pengembangan ekonomi maritim adalah salah satu hal yang tak disebut sama sekali oleh Presiden Yudhoyono. "Kelihatan sekali, laut belum jadi perhatian SBY," kata Eva saat dihubungi, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Tim Jokowi Bantah Batal Diundang Bahas APBN)

Meski begitu, Eva mengakui ada komitmen moral yang baik dari SBY dengan memberi ruang kepada Jokowi, yakni lewat rencana kenaikan anggaran infrastruktur. Hanya, skemanya mungkin tak sesuai dengan Jokowi karena SBY menggunakan skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).

"Di visi-misi, Jokowi justru ingin mengubahnya (MP3EI) agar lebih banyak manfaat untuk rakyat. Kalau MP3EI dinilai pro pada kelas menengah atau atas," kata Eva. (Baca; SBY Batal Ajak Jokowi Lapor APBN 2015 di DPR )

Hal lain yang tak sesuai dengan visi-misi Jokowi adalah kenaikan tarif dasar listrik. Menurut Eva, kenaikan tarif dasar listrik memang akan menyehatkan APBN. Tapi Jokowi akan terlihat sebagai eksekutor rencana kenaikan tersebut. "Dampak politiknya akan diterima Pak Jokowi, meskipun potensinya tak akan sebesar apabila beliau yang memutuskan," katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pasti akan merevisi RAPBN 2015. "Tapi saya kira semua bisa dilanjutkan. Tinggal kristalisasi, kemudian titik-titik konsentrasinya diperkuat. Itu saja," katanya. (Baca:Begini Tugas Tim Transisi Jokowi)

Muhaimin mengatakan rencana yang tertuang dalam RAPBN 2015 secara umum sama dengan program Jokowi. Hanya, memang ada beberapa prioritas yang masih harus disesuaikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

TRI ARTINING PUTRI | FAIZ NASHRILLAH


Berita Terpopuler:
Ketua Gerindra Laporkan Metro TV, Detik, dan Tempo
Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Jokowi: Wajar Ada Beda Pendapat Soal Hendropriyono
Rumah Novela Dirusak karena Apa? 
Tim Prabowo Nilai Ajakan Bupati Dogiyai Keliru 
Ini Daftar Nama Ahli yang Didatangkan Kubu Prabowo  


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

BPSDM Perhubungan akan membuka penerimaan calon taruna baru untuk 18 Sekolah Transportasi mulai 8-27 Juni 2020 melalui website SSCASN-BKN.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.


Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

5 hari lalu

Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.


Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

6 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.