TEMPO.CO, Jakarta -- Calon presiden Joko Widodo mengatakan pencurian ikan (illegal fishing) yang terjadi selama ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. Karena itu, Jokowi bercita-cita memiliki pesawat tanpa awak alias drone untuk mengawasi perairan Indonesia. (Lihat: Jokowi Kepincut Beli Pesawat Drone Rp 1,5 Triliun)
"Akibat illegal fishing, besar sekali kehilangan kita. Kami bermimpi punya drone supaya kelihatan di mana terjadi illegal fishing dan bisa menggebuk dengan tepat sasaran," kata Jokowi dalam Dialog Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Djakarta Theatre, Jakarta, Jumat, 20 Juni 2014. (Baca juga: Megawati: Kebijakan Kelautan SBY Jalan di Tempat)
Dalam dialog tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan sektor kelautan di Indonesia memiliki potensi senilai Rp 255 triliun per tahun. Namun, potensi ini belum digarap dengan optimal dan ada kendala illegal fishing.
Jokowi mengatakan untuk mengoptimalkan sektor perikanan perlu dibangun sentra perikanan. Dia menargetkan bisa membangun sekitar 100 sentra perikanan yang dilengkapi fasilitas pendingin. Jokowi mengatakan dalam membangun industri maritim perlu campur tangan dan kerja sama pengusaha dan nelayan.
"Silakan dunia usaha membangun pabrik pengalengan ikan, tapi libatkan nelayan. Berikan harga yang paling baik sehingga bisa meningkatkan produksinya," kata Jokowi.
Untuk mendorong produktivitas nelayan, Jokowi mengatakan permodalan para nelayan juga perlu diperkuat. Karena itu, Jokowi mengatakan perlu ada bank khusus di bidang pertanian dan kelautan untuk mendorong sektor ini.
"Misalnya mau melaut butuh Rp 400 ribu sampai Rp 1,2 juta, mereka tidak pegang uang. Kalau mau beri perhatian khusus, harus ada bank agro maritim untuk khusus pembiayaan ke sana," kata Jokowi.
Selain itu, menurut Jokowi, pemerintah juga perlu turun tangan menyediakan mesin motor kapal yang baru dan lebih baik untuk para nelayan. "Banyak nelayan yang mengeluhkan mesin mereka sudah 10 sampai 15 tahun tidak pernah diganti. Pemerintah harus turun tangan," kata Jokowi.
BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE
Berita utama
Lima Satuan Kerja yang Bermasalah di DKI
JK: Mafia Minyak Halangi Pembangunan Kilang
Pembangunan Infrastruktur Mandek, JK Sindir Hatta
