Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Enam Kegagalan Pemerintah Pimpinan SBY di Mata Ekonom

Editor

Muchamad Nafi

image-gnews
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdialog dengan sejumlah nelayan saat berkunjung ke Kampung Nelayan Tanjung Pasir, Teluk Naga di Tangerang, Banten, Jumat (4/1). Dalam kunjungan tersebut, presiden memberikan perhatian soal infrastruktur penunjang, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan ketersediaan bahan bakar bagi nelayan. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdialog dengan sejumlah nelayan saat berkunjung ke Kampung Nelayan Tanjung Pasir, Teluk Naga di Tangerang, Banten, Jumat (4/1). Dalam kunjungan tersebut, presiden memberikan perhatian soal infrastruktur penunjang, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan ketersediaan bahan bakar bagi nelayan. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan setidaknya ada enam momentum ekonomi yang gagal dimanfaatkan oleh pemerintah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertama tentang kegagalan mempertahankan ketahanan pangan. Padahal, Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah perkerja di bidang pertanian mencapai 40 persen dari jumlah penduduk. Namun, pemerintah tak mampu memanfaatkannya. "Dalam ketahanan pangan, kita masih ada di urutan ke-70, kalah dengan India, Vietnam, bahkan Singapura," kata Enny, di Jakarta, Rabu, 2 April 2014.

Menurut dia, ketahanan pangan tidak akan tercapai apabila tidak ada upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta menghambat laju konversi lahan sawah subur.

Kedua, dari sisi energi, pemerintah pun dianggap gagal. Menurut Enny, berdasarkan penelitian berbagai lembaga, Indonesia mempunyai potensi energi selain bahan bakar minyak yang bisa digunakan sebagai alternatif, namun tak dimanfaatkan. Selain itu, subsidi yang diberikan oleh pemerintah juga dinilai terlalu banyak.

Kegagalan selanjutnya adalah pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dituding tak berhasil mewujudkan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir pihak akhirnya menyebabkan ketimpangan kesejahteraan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah juga dinilai tak mampu memanfaatkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah. "Saat krisis 1998, sektor ini dielu-elukan karena mampu bertahan, tapi setelah itu diabaikan," kata dia.

Pengembangan infrastruktur pun dinilai minim prestasi. Bahkan, saat ini demi bantuan sosial, anggaran infrastruktur dipotong. Tudingan kegagalan terakhir adalah dalam hal pemerataan investasi. Pernyataan BPKM bahwa investasi meningkat 30 persen rupanya hanya berputar di pasar modal dan pasar uang. "Masalah investasi bisa mencontoh Cina. Mereka FDI-nya terbesar sehingga membuka kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah."

FAIZ NASHRILLAH

Berita Lain:
YLKI : Penumpang Lebih Tahu Kualitas Cengkareng
Pemerintah Seriusi Proyek Tanggul Raksasa
Industri Telekomunikasi Diminta Bersikap Etis
SBY Minta Masalah Bandara Ahmad Yani Segera Selesai
Pemerintah Akan Hapus Bea Masuk Kakao


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

10 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

13 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.


Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

14 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.


Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

18 hari lalu

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

45 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

45 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

46 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

46 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

46 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

59 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.