SKP Rekomendasikan Perdamaian di Papua

Reporter

Editor

Sabtu, 19 Februari 2005 04:27 WIB


TEMPO Interaktif, Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Papua, baik dari Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Timika, Keuskupan Manokwari-Sorong, dan Keuskupan Agats-Asmat, menyerukan perdamaian di seluruh Papua. Seruan ini menyusul masih banyaknya konflik yang muncul setelah UU Otonomi Khusus Papua disahkan, dan disusul dengan pengesahan PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua, serta dilantiknya 7 anggota Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua. Menurut Loury da Costa dari SKP Manokwari-Sorong, konflik yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan politik masih merupakan ancaman yang serius bagi upaya mewujudkan Papua sebagai tanah damai. "Misalnya saja, di berbagai wilayah seperti KotaSorong, Raja Ampat, Mimika, Jayawijaya, dan Tolikara, pelanggaran-pelanggaran dan pertikaian politik selama pelaksanaan pemilu legislatif tetap tidak dapatdiatasi," ujarnya, Jumat (18/2)di Jayapura.Loury juga memprihatinkan dua berkas perkara yang telah diselidiki Komnas HAM dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung, yakni perkara Wasior (13 Juni 2001) dan Wamena (4April 2003) yang tak jelas nasibnya. "Kami kuatir nasib yang menimpa perkara Abepura (7 Desember 2000) akan terulang lagi, ketika korban harus menunggu lebih dari tiga tahun sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan HAM Permanen di Makassar," ujarnya.Cunding Levy-Tempo





Mahfud Md Anggap Wajar Ada yang Menolak Pemekaran Wilayah Papua

37 hari lalu

Mahfud Md Anggap Wajar Ada yang Menolak Pemekaran Wilayah Papua

Mahfud Md menanggapi protes beberapa organisasi masyarakat Papua soal penolakan program daerah otonom baru atau DOB di Papua.


Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

40 hari lalu

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.


Polda Papua Barat Imbau Warga Tak Terprovokasi Rencana Demo Tolak DOB

51 hari lalu

Polda Papua Barat Imbau Warga Tak Terprovokasi Rencana Demo Tolak DOB

Demonstrasi sekelompok warga Papua Barat akan digelar pada Selasa, 10 Mei 2022. Menolak pembentukan DOB.


Prajurit TNI Korban Serangan TPNPB - OPM di Nduga Bertambah 1 Orang

27 Maret 2022

Prajurit TNI Korban Serangan TPNPB - OPM di Nduga Bertambah 1 Orang

Prajurit TNI korban serangan TPNPB-OPM di Nduga, Papua, pada Sabtu kemarin menjadi 2 orang.


Tiga Kemungkinan Jika Kekhususan Jakarta Dicopot

22 Maret 2022

Tiga Kemungkinan Jika Kekhususan Jakarta Dicopot

Meski kemungkinan kekhususan Jakarta dicopot, Dhany yakin Jakarta tetap akan menjadi kota megapolitan.


Alasan DPD Pertanyakan Komitmen Sri Mulyani pada Otonomi Daerah

24 Januari 2022

Alasan DPD Pertanyakan Komitmen Sri Mulyani pada Otonomi Daerah

DPD RI Penjelasan mempertanyakan turunnya alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022 ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


RIPPP Diharapkan Tidak Buat Papua Merana 20 Tahun Mendatang

18 Januari 2022

RIPPP Diharapkan Tidak Buat Papua Merana 20 Tahun Mendatang

Kepala Bappeda Papua Yohanis Walilo berharap RIPPP 2022-2041 tidak membuat wilayah di kawasan timur itu merana pada 20 tahun mendatang.


Rapat RIPP Papua Digelar, Salah Satunya Bahas 5 Strategi Turunkan Kemiskinan

18 Januari 2022

Rapat RIPP Papua Digelar, Salah Satunya Bahas 5 Strategi Turunkan Kemiskinan

Bappenas bersama sejumlah jajaran lembaga pusat dan daerah membahas Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPPP 2022-2041.


4 Ahli Politik, Kimia dan Penginderaan Jauh Dikukuhkan Jadi Profesor Riset

23 Desember 2021

4 Ahli Politik, Kimia dan Penginderaan Jauh Dikukuhkan Jadi Profesor Riset

Dengan dikukuhkannya keempat profesor riset tersebut menambah jumlah profesor pada tingkat nasional menjadi 7.833 orang.


Stafsus Sri Mulyani: Selain Dana Otsus, Dana Bagi Hasil Dukung Pembangunan Papua

27 November 2021

Stafsus Sri Mulyani: Selain Dana Otsus, Dana Bagi Hasil Dukung Pembangunan Papua

Stafsus MenKeu Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan selain dana otonomi khusus, dukungan dana bagi hasil diharapkan mendukung pembangunan Papua.