Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komitmen Freeport Bangun Smelter Terus Ditagih  

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Richard C. Adkerson (kiri), Presiden dan CEO Freeport McMoRan Copper and Gold Inc. TEMPO/Imam Sukamto
Richard C. Adkerson (kiri), Presiden dan CEO Freeport McMoRan Copper and Gold Inc. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Sukabumi - Pemerintah akan terus menagih komitmen PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan pihaknya akan membuat skema perjanjian agar perusahaan tambang itu membangun pabrik pengolahannya sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.

"Mereka harus ada komitmen dan menyerahkan roadmap pembangunan smelter. Itu tidak bisa ditawar, pembangunan smelter adalah keharusan dalam UU," kata Susilo di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Parung Kuda, Sukabumi, Ahad, 9 Februari 2014. Namun dia tidak mau menjelaskan skema perjanjian pembangunan smelter yang dimaksud. "Nanti saya kasih tahu." (Baca juga : Wamen ESDM: Freeport Mau Tutup Tambang? Silakan!)

Jika Freeport membuktikan komitmennya dengan menyerahkan peta jalan (road map) pembangunan pabrik pengolahan, maka pemerintah akan memberikan izin bagi perusahan tambang itu untuk melakukan ekspor konsentrat sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kalau tidak, mereka tidak boleh ekspor," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah memberlakukan pajak progresif untuk perusahaan tambang yang melakukan ekspor konsentrat, yaitu berupa bea keluar (BK) 20-60 persen untuk ekspor tambang olahan dari tahun 2014 hingga 2017. Beleid itu banyak ditentang oleh pengusaha tambang. (Lihat juga : Freeport Merayu Minerba, Pemerintah Menolak)

Bulan lalu, bos Freeport McMoran Copper & Gold Inc, Richard C. Adkerson, datang ke Indonesia untuk meminta penjelasan soal aturan itu. Dia mendatangi beberapa kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Namun pemerintah mengaku bergeming dan akan tetap meminta perusahaan-perusahaan tambang membangun smelter di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan



ANGGA SUKMA WIJAYA


Terpopuler :

Mendukung IMF, Thee Kian Wie "Melawan" Soeharto

Butuh Rp 5 Triliun untuk Tutup Merpati

Mantan Menteri Kehutanan, Hasjrul Harahap, Wafat 

Citilink Gunakan Tarif Batas Atas

Penyebab Bisnis Maskapai Tumbang



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Antam Raup Laba Periode Berjalan Rp2,23 Triliun hingga September 2024, Turun Dibanding Tahun Lalu

3 hari lalu

Petugas menunjukkan harga emas batangan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Antam Setiabudi, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. ANTARA/Aditya Pradana PutraIklan
Antam Raup Laba Periode Berjalan Rp2,23 Triliun hingga September 2024, Turun Dibanding Tahun Lalu

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam mencatat laba periode berjalan senilai Rp2,2 triliun selama sembilan bulan pertama 2024.


Rosan Roeslani Beberkan Tugas Tambahan dari Prabowo untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi

12 hari lalu

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani memaparkan capaian kinerja 10 tahun dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah.
Rosan Roeslani Beberkan Tugas Tambahan dari Prabowo untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi

Rosan Roeslani mengatakan Prabowo ingin ke depannya lebih banyak hilirisasi yang dijalankan dan tidak hanya berfokus pada pertambangan.


Anwar Hafid Tegaskan Eksploitasi Pertambangan dengan Kelola Lingkungan Baik

16 hari lalu

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid dan Reny Lamadjido dalam debat publik perdana Pemilihan Kepala Daerah Sulteng 2024,di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024. Dok. Istimewa
Anwar Hafid Tegaskan Eksploitasi Pertambangan dengan Kelola Lingkungan Baik

Anwar Hafid dan Reny Lamadjido tekankan pentingnya pengelolaan lingkungan yang ketat dalam kegiatan pertambangan.


Insan Bukit Asam Dianugerahi Dua Satyalancana Wira Karya dan Tiga Dharma Karya

24 hari lalu

Asisten Manajer Kajian, Inspeksi, Evaluasi & Pelaporan PT Bukit Asam Tbk Tegar Resdiansyah memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia  dalam Upacara Hari Pertambangan dan Energi ke-79 di Jakarta, pada Senin 10 Oktober 2024. Dok. PT Bukit Asam
Insan Bukit Asam Dianugerahi Dua Satyalancana Wira Karya dan Tiga Dharma Karya

Insan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berhasil mendapatkan penghargaan berupa dua Satyalancana Wira Karya dan tiga Dharma Karya, yang diberikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia atas nama Presiden RI Joko Widodo, dalam Upacara Hari Pertambangan dan Energi ke-79, di Jakarta, pada Kamis, 10 Oktober 2024.


Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan: Bisa Diberikan, Bisa Tidak

28 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan: Bisa Diberikan, Bisa Tidak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memperbaiki tata kelola dan regulasi kegiatan usaha pertambangan. Apa evaluasinya?


KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

29 hari lalu

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan), bersalaman dengan Pj Gubernur NTB, Hassanudin (kiri), usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Jumat, 4 Oktober 2024.
KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat kemarin, 4 Oktober 2024.


Lowongan Kerja Freeport Indonesia, Empat Posisi Instruktur ini Dibuka Sampai 31 Oktober 2024

29 hari lalu

Ilustrasi mencari lowongan pekerjaan di internet. shutterstock.com
Lowongan Kerja Freeport Indonesia, Empat Posisi Instruktur ini Dibuka Sampai 31 Oktober 2024

Freeport membuka lowongan kerja.


KPK Gelar Rapat Koordinasi Soal Tata Kelola Pertambangan dengan Pemprov NTB

31 hari lalu

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, saat ditemui wartawan usai rapat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis, 3 Oktober 2024. Foto: Humas KPK.
KPK Gelar Rapat Koordinasi Soal Tata Kelola Pertambangan dengan Pemprov NTB

KPK menggelar rapat koordinasi soal perbaikan tata kelola pertambangan dengan Pemprov NTB selama dua hari.


Mayarakat Sipil akan Gugat PP Izin Tambang Ormas di Hari Kesaktian Pancasila

37 hari lalu

Tambang Bauksit. ANTARA
Mayarakat Sipil akan Gugat PP Izin Tambang Ormas di Hari Kesaktian Pancasila

Tim advokasi mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan bersifat diskriminatif.


PT Bukit Asam Raih 5 Penghargaan dari Kementerian ESDM

38 hari lalu

PT Bukit Asam Tbk (PTBA), meraih 5 Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice/GMP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Dok. PT Bukit Asam
PT Bukit Asam Raih 5 Penghargaan dari Kementerian ESDM

PTBA berkomitmen untuk konsisten dalam mengimplementasikan praktik pertambangan yang baik.