Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi XI Sepakati Asumsi Makro 2014

image-gnews
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung tahun 2004, Emir Moeis, menjawab sejumlah pertanyaan wartawan seusai menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di kompleks MPR dan DPR Senayan, Jakarta, Senin (30/7). ANTARA/Rosa Panggabean
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung tahun 2004, Emir Moeis, menjawab sejumlah pertanyaan wartawan seusai menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di kompleks MPR dan DPR Senayan, Jakarta, Senin (30/7). ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-– Komisi XI atau Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati asumsi makro 2014 yang diajukan Kementerian Keuangan. Ketua Komisi Keuangan, Emir Moeis mengatakan asumsi makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4-6,9 persen, inflasi 3,5-5,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 9.600-9.800 dan suku bunga SPN 3 bulan 4,5-5,5 persen disepakati sesuai yang diajukan Kemenkeu.

“Nanti sesudah nota keuangan, mudah-mudahahan tidak ada banyak perubahan dan juga di dunia sehingga target pertumbuhan tercapai,” ucapnya saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN-Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala BPS di Gedung Parlemen, Senin 24 Juni 2013.

Namun sebelumnya, anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta menuturkan pemerintah harus optimistis melihat perkembangan dunia kedepan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5-7 persen. “Kita harus optimis, setelah 2 bulan kemudian baru kita evaluasi dan revisi tidak apa-apa,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri menyatakan melihat perkembangan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level bawah yaitu sekitar 6,4 persen. “Kenapa disebut level bawah, karena globalnya ada pengetatan likuiditas. Artinya pemerintah realistis,” ucapnya usai Raker.

Meski demikian, Chatib menilai kondisi ekonomi global membaik daripada tahun 2013 namun tidak normal. “Kalau normal itu target di level atas, pemerintah mengajukan revisi APBNP 2013 6,2, sekarang 6,4 persen, kan lebih baik,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2014, lanjut Chatib, diperkirakan  konsumsi masyarakat merupakan kontributor utama dari pertumbuhan tersebut. Terutama didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat dengan relatif rendahnya laju inflasi, bertambahnya jumlah penduduk berpendapatan menengah, adanya pesta demokrasi (Pemilu), dan penguatan kinerja ekonomi seiring meningkatnya alokasi belanja infrastruktur pemerintah.

Adapun untuk laju inflasi 2014, Chatib menilai akan kembali normal dan mengharap berada dikisaran titik tengah rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,5 persen + 1 persen.

Terkait dengan tingkat bunga SPN 3 bulan, naiknya harga BBM yang akan meningkatkan ekspektasi inflasi dan berpotensi meningkatkan suku bunga, pemerintah memperkirakan SPN 3 bulan masih akan berada pada level dibawah 5 persen. Hal ini didukung oleh tingginya permintaan investor atas penerbitan SPN 3 bulan. Dalam 6 bulan terakhir, bid to cover ratio penerbitan SPN 3 bulan mencapai 3,6 kali.

LINDA TRIANITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

BPSDM Perhubungan akan membuka penerimaan calon taruna baru untuk 18 Sekolah Transportasi mulai 8-27 Juni 2020 melalui website SSCASN-BKN.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.


Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

4 hari lalu

Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.


Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

6 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.