TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyatakan akan menetapkan tarif baru untuk angkutan umum pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Suratnya akan ditandatangani Menteri Perhubungan selambat-lambatnya besok," kata dia kepada Tempo di sela-sela diskusi hukum penerbangan di Universitas Tarumanegara, Senin, 24 Juni 2013.
Bambang mengatakan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan sebelum menetapkan tarif baru. Prosedur tersebut diantaranya pengesahan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dibuatkan lembaran negara. "Proses tersebut diharapkan selesai hari ini."
Namun Ketua Komisi V DPR yang membidangi masalah transportasi, Laurens Bahang Dama, mengatakan belum mengetahui rencana pemerintah untuk menaikkan tarif angkutan umum. "Belum ada info soal itu, nanti segera saya cari tahu," ujarnya.
Laurens mengatakan DPR berencana mengundang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pekan depan. Rapat tersebut bertujuan membahas rencana kenaikan tarif angkutan umum pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Sabtu 22 Juni 2013, juru bicara Kementerian Perhubungan Bambang Ervan menyatakan pemerintah akan menetapkan tarif baru untuk bus antar kota-antar provinsi (AKAP) dan angkutan penyeberangan.
Bambang mengatakan pemerintah mempertimbangkan posisi masyarakat dan pengusaha angkutan dalam menetapkan tarif baru. Kenaikan tarif, kata dia, diharapkan menjadi "win-win solution" yang tidak memberatkan pengusaha maupun masyarakat sebagai pengguna angkutan. "Ada tarif batas atas dan bawah, pengusaha bisa bermain di situ," kata dia.
Seperti diketahui, harga bensin premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter sedangkan harga solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. Harga baru tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia sejak 22 Juni 2013 pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat.
MARIA YUNIAR
Terpopuler Bisnis
