Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Asuransi Indonesia (DAI) mengajukan klausul permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi atau dana pensiun, hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Hotbonar Sinaga kepada anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (31/5), di gedung MPR/DPR Jakarta. Mereka mewakili industri asuransi memohon anggota Dewan untuk menambahkan satu ayat dalam Pasal 2 UU Kepailitan. "Kami ingin menambahkan satu ayat dalam pasal 2 yang mengatur permohonan pernyataan pailit sesuai rencana pemerintah mengamandemen UU Kepailitan," kata Hotbonar. Sebelumnya, pemerintah telah berencana mengamandemen UU Kepailitan dalam bentuk RUU Kepailitan yang sudah diajukan 13 Mei 2002. Menurut Hotbonar, pasal 2 yang semula hanya terdiri dari empat ayat, kini diminta untuk ditambah menjadi lima ayat dengan tambahan ayat lima persisnya berbunyi, "dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi atau dana pensiun, permohonanan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.Selain itu, DAI meminta DPR untuk mengakomodasi prosedur pengajuan permohonan pailit oleh regulator, dalam hal ini menteri keuangan. "Karena menurut kami lembaga regulator tersebut lebih menguasai persoalan pailit," kata dia. Saat ini, kata Hotbonar, pihaknya masih terus berupaya membangun tingkat kepercayan masyarakat kepada perusahaan asuransi. "Apalagi harus diingat perusahaan ini memobilisasi dana masyarakat melalui pengumpulan premi maupun iuran dana pensiun," kata dia. Data akhir 2002 menunjukkan jumlah tertangung perusahaan asuransi lebih dari 24 juta orang. Sedangkan peserta dana pensiun diperkirakan enam juta orang, di luar peserta jaminan sosial yang jumlahnya mendekati 16 juta orang. "Karena menyangkut banyak pemegang polis, kami tidak ingin perusahaan asuransi ataupun dana pensiun bisa mudah dipailitkan seperti perusahaan nonjasa keuangan lainnya," kata dia. Masalahnya, ini sangat merugikan pemegang polis atau nasabah. "Coba saja lihat mana ada nasabah yang bisa menang jika berhadapan dengan perusahaan asuransi raksasa," kata dia. Departemen Keuangan sebagai regulator, harus terus memantau kesehatan keuangan perusahaan asuransi ataupun dana pensiun itu. "Untuk itu regulator yang paling mengetahui secara akurat kesehatan keuangan ataupun solvabilitas perusahaan asuransi dan dana pensiun," jelasnya. Karena secara rutin tiap triwulan Departemen Keuangan mewajibkan semua perusahaan ini menyampaikan laporan solvabilitas untuk mengetahui kesehatan keuangannya.DAI menilai Departemen Keuangan sebagai regulator adalah pihak yang paling wajar mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga. "Regulator juga dapat memposisikan diri sebagai penengah bila terjadi sesuatu antara kreditor perusahan asuransi dengan tertanggung yang memiliki tagihan kepada perusahaan tersebut," jelas dia. Pihaknya menolak bila dikatakan tambahan ayat ini bisa berpretensi membuat perushaan asuransi kebal terhadap tuntutan pailit. "Pasti, Departemen Keuangan akan menerbitkan peraturan pelaksanaan yang mengatur pengajuan putusan pailit ini. Ini juga menjadi bagian dari harmonisasi peraturan," kata dia. Hal ini karena perusahaan reasuransi atau dana pensiun juga masuk dalam lembaga jasa keuangan prudensial seperti perbankan.DAI merupakan federasi perusahaan asuransi memiliki anggota yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI). Anastasya - Tempo News Room
Iklan
