Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea diminta mengklarifikasi tuduhan bahwa persoalan perburuhan merupakan salah satu sebab hengkangnya investor asing dari Indonesia. “Dia seharusnya mengkampanyekan bahwa buruh Indonesia siap untuk diajak duduk menyelesaikan permasalahan bersama,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Saepul Tavip kepada Tempo News Room melalui telepon, Jumat (20/12). Menurut Tavip, hengkangnya investor dari Indonesia lebih disebabkan oleh kondisi politik dan keamanan, tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya penegakan hukum, dan buruknya pelayanan birokrasi. “Ditambah lagi kondisi perekonomian global yang memang lagi lesu,” katanya. Kasus PT Doson Indonesia yang sampai saat ini masih berlarut-larut, kata dia, dimulai oleh pemutusan kontrak dari Nike yang tingkat penjualannya menurun. Baru kemudian, saat proses pemutusan hubungan kerja, masalah dengan buruh muncul karena rendahnya pesangon yang diberikan. “Jadi masalahnya karena tingkat penjualan Nike yang turun,” katanya. Demikian halnya dengan kasus Sony. Keluarnya perusahaan elektronik Jepang ini dari Indonesia disebabkan oleh turunnya penjualan produk Sony dan untuk keperluan efisiensi. Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Dita Indah Sari. Menurutnya, tuduhan itu merupakan kebohongan. “Itu untuk membuat buruh dimusuhi dan dipojokkan. Seharusnya, Menakertrans tidak malah ikut-ikutan menyudutkan buruh,” katanya. Mengenai pernyataan penasehat senior Japan External Trade Cooperation (JETRO) Saburo Izumi bahwa masalah perburuhan Indonesia adalah rendahnya produktivitas buruh dan perselisihan pengusaha dengan buruh seperti kasus PT Doson, kata Dita, itu merupakan pernyatan yang cenderung manipulatif. “Pesangon buruh Doson itu hanya US$ 66 sampai US$ 132. Untuk beli sepatu buatan mereka saja hanya dapat satu,” katanya. Sementara mengenai persoalan produktivitas, lanjutnya, buruh PT Doson sanggup membuat sepatu dengan model apapun. Apalagi, dari besarnya upah, buruh di China dan Vietnam tingkat upahnya masih lebih tinggi dibanding Indonesia. “Jadi pernyataan soal produktivitas ini bernada eksploitatif. Upahnya tetap rendah tapi disuruh lebih produktif lagi,” katanya. Sedangkan Tavip menilai, persoalan produktivitas merupakan tanggungjawab pemerintah. Yaitu tanggung jawab dalam menciptakan pendidikan yang baik dan menyediakan pelatihan kerja yang memadai. “Lha bagaimana, pendidikan saja sekarang semakin tidak terjangkau masyarakat,” katanya. (Sapto Pradityo --- Tempo News Room)
Iklan
