TEMPO Interaktif, Jakarta - Kegiatan investasi di sektor minyak dan gas bumi dari tahun ke tahun semakin menyusut. Tahun lalu, dari target investasi sebesar US$ 15,9 miliar, hanya sekitar US$ 11,7 miliar yang terealisasi. Tahun ini, pemerintah malah menurunkan target investasi menjadi US$ 14,9 miliar.
Presiden Indonesian Petroleum Association, Ron Aston, mengatakan investor menilai penanaman modal untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia kurang ekonomis. "Mayoritas sumur minyak di Indonesia telah berproduksi untuk jangka waktu lama, sekitar 40-50 tahun,” ujarnya. Oleh sebab itu, dia melanjutkan, “Untuk menjaga hasil produksinya, bahkan untuk menahannya agar tidak menurun, dibutuhkan biaya yang tinggi dan terus meningkat.”
Tak hanya itu, mekanisme yang harus ditempuh para investor tidaklah mudah. Bahkan untuk mengoptimalkan produksi, kata Ron, diperlukan biaya sangat mahal dan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. “Tetap tidak mendapatkan margin atas kegiatan tersebut.”
Investor juga masih harus berhadapan dengan kendala-kendala teknis, seperti asas cabotage, proses perizinan, kebijakan fiskal, peraturan yang tidak konsisten, dan tak adanya kepastian dalam perpanjangan kontrak. "Faktor paling penting adalah proses yang jelas dan transparan,. Ini harus lebih ditekankan sebelum berakhirnya PSC (kontrak)," ujar Ron.
Menurut Ron, ketidakpastian dan ketidakjelasan proses perpanjangan kontrak mengakibatkan enggannya investor menanamkan modalnya di Indonesia. Pasalnya, para investor sudah memiliki hitungan untuk dapat mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan. Tanpa kepastian dari pemerintah, investasi di sektor tersebut hampir pasti akan melambat.
Padahal, investasi saat ini sangatlah penting untuk mengamankan kebutuhan energi Indonesia di masa mendatang. "Eksplorasi dan eksploitasi harus didorong untuk terus memperbanyak kegiatan ini.”
The Boston Consulting Group memperkirakan Indonesia butuh investasi sekitar US$ 23 miliar pada 2020 untuk mencukupi kebutuhan energinya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Evita Herawati Legowo, mengakui terdapat kelemahan dari sisi pemerintah. "Mereka (investor) meminta adanya keamanan dan konsistensi dalam regulasi. Kemudian juga stabilitas politik,” ujarnya.
Dia mengakui para investor berulang kali menegaskan pentingnya menghargai keterikatan kontrak yang telah disepakati antara pemerintah dan investor."Itu bentuk komitmen yang mereka minta dan kami harus lebih taat.”
Juru bicara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, Gde Pradyana, mengatakan, sulitnya mencapai target investasi lebih disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan survei dan pengeboran sesuai dengan rencana. "Karena berbagai masalah, umumnya terkait dengan perizinan pemerintah," tuturnya.
Menurut Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Studies, Kurtubi, penurunan investasi sektor minyak dan gas bumi akan berpengaruh terhadap produksi minyak nasional ke depan. "Tanpa investasi, tidak akan ada kegiatan eksplorasi maupun produksi. Kalau seperti ini terus, masa depan perminyakan Indonesia akan suram.”
Kegiatan investasi pada saat ini, kata dia, dilakukan oleh para investor yang terikat kontrak jangka panjang. Para investor ini hanya melakukan kegiatan di lapangan-lapangan minyak yang sudah berproduksi. Kurtubi tak melihat ada kegiatan investasi baru pada saat ini. “Sudah hampir 10 tahun tidak ada kegiatan eksplorasi besar, padahal itu yang paling penting," ujarnya.
Berdasarkan survei lembaga independen di Kanada, kondisi investasi minyak Indonesia berada di peringkat ke-111 dari 113 negara. "Lebih buruk dari Kamboja, Thailand, bahkan negara-negara Afrika," kata Kurtubi.
Dia menyarankan agar pemerintah dan parlemen segera melakukan amendemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Alasannya, kegiatan bisnis dengan pemerintah seperti dalam undang-undang itu sudah tak lazim. "Selain itu, bubarkan BP Migas dan lebur fungsinya ke Pertamina agar lebih efektif.”
ALI NUR YASIN | GUSTIDHA BUDIARTIE
