TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah siap mengucurkan Rp 1 triliun untuk mengembangkan kawasan pertanian di wilayah Papua. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Hatta Rajasa mengatakan, dana diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos anggaran pembangunan infrastruktur kementerian Pekerjaan Umum.
Namun Hatta tak menyebut kapan bulan dan tanggal tahap awal proyek itu.”Tahun ini kita mulai, kalau soal target itu nanti, ada pembangunan jangka menengah, hingga pembangunan tahap akhir tahun 2014,” kata dia, Senin (24/1).
Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan dana untuk pengembangan lahan seluas 570 ribu hektar untuk food state. Lahan itu lebih kecil dibanding permintaan awal seluas 1 juta hektar. Di atas lahan itu akan dibangun, dan disiapkan beberapa infrastruktur dasar, diantaranya; penataan air, infrastruktur jalan, dan infrastruktur lain yang berkaitan dengan penataan cluster. Setelah semua siap, baru pemerintah mengundang investor masuk.”Proyek ini sudah ditunggu-tunggu sama investor,” kata dia.
Konsep food state nantinya merupakan kawasan pertanian yang terintegrasi dengan kawasan industri di dalamnya. Industri ini dianggap penting untuk menunjang pertanian masyarakat di sana. Food state ini berada di luar kawasan hutan dan pemukiman penduduk.
Sehingga proyek tidak akan mengganggu ekosistem hutan, dan mengganggu keberadaan pemukiman penduduk lama yang sudah ada lebih dulu di sana. Adapun soal Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Papua, Hatta hanya menyatakan tidak ada masalah.
Gubernur Papua. Barnabas Suebu mengatakan, sampai saat ini sudah ada peminat-peminat yang ingin berinvestasi di sana. Namun soal nama-nama peminat, kata dia, hanya pemerintah pusat yang tahu. Pemerintah Daerah Papua hanya berperan dalam urusan perizinan dan penyiapan lahan masyarakat.”Tadi semua sudah dibahas di rapat, kami sesuaikan,” kata dia usai Rapat Koordinasi (Rakor) membahas proyek food state.
Rencana ini sendiri sempat ditentang keras oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Dilihat dari sisi lingkunan hidup, pembukaan lahan sebesar 1,6 juta hektar tentu akan berpengaruh pada perubahan ekosistem dan keseimbangan ekologi. "Alih fungsi hutan secara besar-besaran di Merauke yang didominasi oleh dataran rendah dan rawa bisa menyebabkan Merauke terancam kehilangan daratan," kata Islah. Hal ini disebabkan berkurangnya hutan sebagai lahan serapan akan mempercepat abrasi dan intruisi air laut ke daratan.
Selain itu, food estate juga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial. Lembaga pemerhati lingkungan ini berulang kali menyatakan pembukaan lahan sebesar 1,6 juta hektar tentu akan berpengaruh pada perubahan ekosistem dan keseimbangan ekologi.
MUHAMMAD TAUFIK
