Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Staf Ahli Menteri Keuangan dan Kepala Badan Analisa Fiskal Anggito Abimanyu juga mengakui bahwa perkembangan ekonomi yang terjadi meleset dari perkiraan. Contohnya dalam program pemulihan perbankan. Diakuinya masih banyak ketergantungan dari bank-bank terhadap pemasukan dari bunga obligasi rekap yang dikeluarkan pemerintah. Dulu ada proyeksi bahwa perekonomian sudah baik dalam tiga tahun. Sehingga obligasi itu bisa ditukar dengan pinjaman yang lancar, jelasnya pada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (6/1). Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Universitas Indonesia Muhammad Chatib Basri mengatakan bahwa dari indikator yang ada, upaya perbaikan ekonomi kita saat ini sudah berada di jalur yang benar. Ia menyebutkan bahwa dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, dan telepon tidak separah yang ditakutkan banyak pihak. Inflasi kita Januari ini hanya 0,8 persen. Jauh lebih rendah dari Januari tahun lalu yang mencapai 1,9 persen, ujarnya. Menurut Anggito, kelambatan pemulihan perbankan itu menunjukkan bahwa kesehatan bank itu sangat tergantung pada kondisi makro ekonomi. Kalau situasi makronya bagus, suku bunga akan turun. Dan dengan demikian pemerintah bisa mengganti obligasi itu dengan pinjaman. Ini yang terhambat, katanya. Meskipun demikian saat ini pemerintah masih terus menarik kembali obligasi itu dengan membelinya secara agresif. Tetapi, katanya, semua itu dilakukan dengan cara yang benar. Sebab kalau ditarik serentak begitu saja, bank-bank itu akan ambruk. Caranya dengan mekanisme asset to bond swap atau dibeli di pasar dan dijadwalkan. Ia menyodorkan data, pengurangan beban bunga obligasi pemerintah tahun lalu mencapai 41,43 triliun rupiah. Jauh lebih tingi dari yang berhasil ditarik periode 2000-2002 yang hanya mencapai 15,75 triliun rupiah. Namun pemerintah tidak bisa mencegah adanya pemindahan kepemilikan atas bond pemerintah itu dari bank-bank rekap ke pemilikan privat. Sebab begitu obligasi dilepas, maka pasar yang akan bekerja. Tetapi dengan cara pembelian melalui pasar pula pemerintah bisa menariknya kembali. Kalau pemerintah punya duit, obligasi bisa dikurangi, jelasnya. Tetapi, ia mengingatkan, penarikan itu harus dilakuakn dengan cara-cara yang baik. Sebab, sekali pemerintah melakukan penarikan dengan cara sebaliknya, maka akan terjadi ketidakpercayaan investor dan publik. Sekali pemerintah main injak bank-bank itu, para deposan akan tidak percaya lagi. Karena pemerintah main seenak-enaknya saja. Sedangkan yang dijamin itu adalah uang milik publik, bukan pemilik bank-nya, kata Anggito dengan nada tinggi. Anggito menolak angapan bahwa stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah dikatakan tidak berjalan. Datanya dari mana? Kan baru saja dilaksanakan, katanya Ia minta supaya sama-sama dilakukan pengecekan di pasar-pasar seperti Glodok. Otomatis harganya turun. Karena 10 persen tidak lagi disetor ke pemerintah, ujarnya. Ia juga minta agar jangan hanya melihat satu jenis produk seperti elektronik saja untuk menjadikannya ukuran sukses program itu. Lihat juga teh kotak, teh kemasan, dong, ungkapnya. Tetapi ia mengakui bahwa harga-harga itu tidak bisa langsung turun. Barang-barang kebutuhan yang dibeli lebih dulu oleh penjual sebelum stimulus itu dijalankan, atau stok lama, pasti belum bisa ikut diturunkan harganya. Menurutnya, efek program itu memang tidak bisa langsung dirasakan oleh publik. Senada dengan itu, Chatib menilai demo mahasiswa dan berbagai kalangan untuk menentang pemerintahan akhir-akhir ini sama sekali tidak relevan dilihat dari faktor ekonomi. Demonya telat, katanya membandingkan isu sama tentang kenaikan harga kebutuhan yang sama, dengan ngka jauh lebih besar, tahun lalu. Ia lalu menyimpulkan bahwa isu ekonomi yang digunakan itu hanya merupakan pintu masuk bagi persoalan politik yang sesunguhnya menjadi alasan utama protes-protes itu. Ia justru khawatir berbagai protes dan pemberitaan mengenai kenaikan harga dan dampaknya itu menyesatkan. Karena hanya akan mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih besar dalam perekonomian. Sebab masalah utama adalah korupsi dan penyuapan birokrasi. Ia lalu memberikan data penelitian LPEM-FEUI yang menemukan angka penyuapan birokrasi oleh pelaku ekonomi yang membenani pembiayaan (extra cost) di luar jawa mencapai 1 persen lebih dari total biaya produksi. Sementara biaya penyuapan di Jawa mencapai angka melebihi 9,5 persen. Dengan demikian Chatib juga menyatakan tidak setuju jika jalan keluar dari persoalan yang ditempuh adalah dengan minta pergantian kepemimpinan politik saat ini. Meskipun pemerintahan Megawati harus diakui buruk, katanya, tetapi ongkos jauh lebih besar dibutuhkan jika ia harus diturunkan sekarang. Jadi, Lebih baik tungu di 2004. Jangan lagi pilih Megawati, anjurnya. Hal yang sama dikatakan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia M. Luthfi. Menurutnya pemerintahan Megawati sangat tidak memiliki keberpihakan pada rakyat. Adalah laknat, kalau anda pilih lagi pemerintahan yang sama tahun depan, tegasnya. Y. Tomi Aryanto Tempo News Room
Iklan
