Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pengawas Pasar Modal mempersilakan pemberlakuan obligasi daerah, jika segala peraturan dan kelengkapannya tersedia. "Bapepam mendukung pemerintah daerah mencari pendanaan lewat pasar modal," kata Ketua Bapepam Herwidayatmo dalam Seminar Sosialisasi Penerbitan Obligasi Daerah, yang diadakan Fraksi Utusan Daerah MPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (31/1). Menurut Herwid, panggilan akrabnya, sebelum penerbitan obligasi daerah, diperlukan kesiapan peraturan berikut kelengkapannya. Dia menyatakan, di internal pemerintah daerah harus disiapkan dulu pengidentifikasian dan inventarisir infrastuktur yang akan dibangun, identifikasi potensi pendapatan untuk menutup (back up) obligasi yang akan diterbitkan, penilaian potensi sumber daya alam yang dimiliki, kelayakan proyek, dan manajamen pemda yang transparan. "Obligasi daerah tidak bisa disamakan dengan obligasi pemerintah," kata Herwid. Jika obligasi pemerintah dikecualikan dari pasar modal dan tak perlu disetujui Bapepam, kata dia, maka obligasi daerah harus melalui mekamisme jalur normal. Seperti halnya korporasi, obligasi daerah harus diperingkatkan, dilaporkan dan dikaji oleh Bapepam, serta mempublikasikan prospektusnya (prospek usaha berikut laporan keuangannya). Karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga perlu menunjuk penjamin emisinya, melakukan uji tuntas, paparan publik, dan laporan efektif ke Bapepam. Herwid mempertanyakan, siapa nantinya yang akan menandatangani pernyataan tertulis majamen dalam bidang akuntansi, sebagai salah satu syarat penerbitan obligasi daerah. "Jika obligasi korporasi yang menandtangani adalah Direktur Utama bersama Direktur Keuangan, maka jika daerah menerbitkan obligasi siapa yang akan bertindak sebagai chief financial officer?" ujar Herwid. Pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi adalah pernyataan tertulis manajemen bahwa laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan di bidang pasar modal. Selain itu Herwid meminta jika obligasi daerah ini jadi diterbitkan maka sistem akuntansi daerah perlu dibuat secara transparan dan mudah dimengerti oleh para investor. "Karena itu daerah perlu membuat debt management unit," ujarnya. Tapi Desimon, Direktur PT Danareksa, dalam kesempatan yang sama kurang sepakat dengan Herwid, dalam hal keterbukaan laporan keuangan daerah. "Perlu dikaji, perlukah laporan keuangan daerah seperti laporan keuangan korporasi," katanya. Menurut Desimon, yang lebih penting dari penerbitan obligasi daerah adalah pemeringkatan dan kajian dari Bapepam. (Yura Syahrul Tempo News Room)
Iklan
