Kwik: Saya tidak Sepakat dengan Divestasi Indosat

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kwik Kian Gie, menegaskan sikapnya untuk tetap tidak sepakat dengan hasil divestasi Indosat. Saya tetap konsisten bahwa saya tidak setuju, kata dia pada wartawan, di sela-sela diskusi Menggugat Divestasi Indosat , Jakarta, Selasa (28/1). Lebih lanjut, ia menegaskan, dia tidak mengerti dengan program privatisasi BUMN oleh pemerintah. Kwik menjelaskan secara logika privatisasi itu masuk di akal. Titik tolak penjualan BUMN pada swasta, terutama swasta asing, menurut dia, karena BUMN selama ini dicap telah rusak merugi terus dan banyak korupsinya. Anda pilih mana, BUMN itu dipertahankan menjadi milik pemerintah tetapi rugi terus dan pemerintah nombok. Atau memilih BUMN itu dijual ke swasta asing karena manajemennya bagus dan serta-merta untung. Lalu dipajaki sehingga pemerintah mendapatkan uang, jelasnya. Ia menyatakan,Jadi sebenarnya apa? Dijual karena rugi? Menurut Kwik, dalam kasus Indosat ini sejak 1996 BUMN sektor telekomunikasi ini telah dibuat sehat kinerjanya oleh pemerintah. Telah sehat, kata Kwik, Kok malah dijual? Untuk apa dijual? Malah, tambahnya, pemerintah berkelit BUMN tidak sehat maka BUMN itu tidak laku dijual. Kwik tidak menyatakan bahwa hasil divestasi Indosat harus dibatalkan, karena mempertimbangkan implikasi yuridisnya. Saya minta tidak dibatalkan. Saya cuma mengemukakan keanehan-keanehan, ujarnya. Dalam sidang kabinet, Kwik mengaku tidak pernah dibicarakan secara khusus mengenai kasus divestasi Indosat ini. Mungkin dalam rakor ekonomi yang tidak saya hadiri, ujarnya menjelaskan. Dia juga menyatakan di tubuh partainya, PDI Perjuangan, tidak semua yang sepakat dengan pemikiran dia. Kwik menginformasikan saat hendak berbicara di forum ini saja, seorang anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan memintanya tidak hadir. Dia bilang, jangan saya nanti ngomong begini, di sana (rapat gabungan pemerintah dan DPR) Laksamana ngomong begitu, katanya. Seperti diketahui, hasil divestasi 41,9 persen saham milik pemerintah di PT Indonesian Satelite Cooperation Tbk menuai protes dari sejumlah kalangan. Hasil yang memunculkan Singapore Technologies Telemedia sebagai pemenang dianggap sebagai ancaman masuknya asing ke Indonesia. Mereka yang menentang beranggapan aset negara telah tergadai dan terancamnya rahasia-rahasia negara. Bahkan, DPR saat ini tengah menggodok hak angket kepada pemerintah. (Yura Syahrul-Tempo News Room)