TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut masih mempertimbangkan rencana tidak mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan umum dengan plat kuning. Bahlil menilai wacana pembatasan BBM bersubsidi muncul karena banyak subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.
“Nanti sebagian kayak kendaraan umum, plat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,” ujar Bahlil setelah agenda rapat pembahasan soal subsidi dengan lintas kementerian di kantornya, Senin, 04 November 2024.
Kementerian ESDM menurutnya masih mengkaji skema subsidi BBM ke depannya. Ia juga masih menunggu laporan dari Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait dengan formulasi subsidi BBM. “Karena kita harus hati-hati karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman. Dari Pertamina dan BPH Migas,” ucap Ketua Umum Partai Golkar tersebut di hadapan para wartawan.
Pergantian model subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai atau BLT pun menurutnya masih jadi kajian internal kementerian. Sehingga, belum ada keputusan final yang bisa ia berikan terkait dengan wacana tersebut. Namun, Bahlil memastikan BLT memang menjadi opsi yang juga ikut dikaji dan merupakan opsi yang terdepan untuk direalisasikan. “BLT ini adalah salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang depan. Dan opsinya saya pikir, opsinya lebih mengkerucut ke sana (BLT),” ujarnya.
Bahlil menyebut, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan kelanjutan subsidi BBM ini. Hal-hal terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan perkerjaan, bahkan hingga pemerataan tingkat ekonomi juga ikut menjadi bahasan.
Pilihan editor: Penasihat Ekonomi Prabowo soal Alasan Perubahan Skema Subsidi BBM Jadi BLT: Untuk Jaga Daya Beli
