TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, berharap Presiden Prabowo Subianto tak mengulangi kesalahan arah kebijakan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam menanggulangi kemiskinan. Yusuf mengatakan, Prabowo melalui Badan Penanggulangan Kemiskinan mesti menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat miskin.
Yusuf mengatakan keberpihakan itu ditunjukkan melalui kebijakan afirmasi yang memberdayakan masyarakat miskin alias tak sekadar memberi bantuan sosial atau bansos. “Dalam satu dekade terakhir, kebijakan penanggulangan kemiskinan kita bertransformasi menjadi sangat bergantung pada bansos,” kata Yusuf saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Prabowo Subianto dalam pemerintahannya resmi membentuk Badan Pengentasan Kemiskinan. Prabowo menunjuk Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional dalam Pilpres 2024, Budiman Sudjatmiko untuk memimpin badan ini. Usai dilantik pada Selasa kemarin, Budiman mengatakan orang miskin harus diberdayakan. Sementara, kelompok yang terancam miskin harus diselamatkan.
Sementara itu, Yusuf mengatakan dalam pemerintahan Jokowi terjadi disorientasi penanggulangan kemiskinan karena bergantung pada bansos. Padahal, kata Yusuf, penanggulangan kemiskinan mesti berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Dalam satu dekade terakhir, di era Presiden Jokowi, kita melihat disorientasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sangat parah,” kata dia.
Karena itu, Yusuf mengatakan Prabowo mesti menghentikan program bansos dalam pemerintahannya dalam mengatasi kemiskinan. Yusuf menyebut warisan Jokowi ini harus diakhiri Prabowo. “Ketergantungan kepada bansos yang sangat parah warisan Presiden Jokowi ini harus diakhiri, jangan lagi dilanjutkan di era Presiden Prabowo,” kata Yusuf.
Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu mengatakan mengentaskan kemiskinan dengan bansos mudah disusupi motif politik. Yusuf menyebut Jokowi telah mendistorsi dan mempolitisasi bansos untuk kepentingan elektoral, sehingga membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan salah arah.
“Dalam satu dekade terakhir, yang seharusnya berbasis pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas secara luas, kini secara menyedihkan mengandalkan pada bansos. Presiden Jokowi bahkan terus memperbesar dan memperluas bansos,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf bansos adalah bantuan darurat untuk menguatkan daya beli masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Selain itu,Yusuf menyebut bansos dalam jangka pendek akan meningkatan daya beli dan konsumsi, tapi tak pernah bisa meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat miskin. “Bansos hanya obat pereda jangka pendek, tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan secara mendasar,” kata dia.
Sementara itu, Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko kemiskinan itu terjadi karena kurang pendapatan, akses, dan aset. Karena itu, pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyebuhkan gejalanya saja. “Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi pemberdayaan, pembangunan, inklusif. Mulai dari sektor industri, juga kebijakan investasi,” kata dia.
Pilihan editor: Kenapa Sritex Bisa Pailit?
