Lebih lanjut, ihwal kebutuhan infrastruktur seiring bertambahnya jumlah kementerian dan menteri di era Prabowo, Esther mengatakan pemerintah tidak perlu terburu-buru. “Lagipula, kalau ingin membangun (rumah dinas menteri tambahan) sekarang juga uangnya dari mana?” ucap Esther.
Menurutnya, pemerintah jangan memaksakan diri dengan berutang karena tanggungannya akan memberatkan rakyat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal nasib proyek IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraannya, menurut AHY, Prabowo memiliki keinginan melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.
Pasalnya, pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Namun, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah. Pembangunan tersebut harus turut diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
Selain itu, pembangunan IKN mesti memperhitungkan budget atau anggaran. Terlebih, AHY mengatakan, Presiden Prabowo berpesan agar tidak terjadi pembangunan tidak efisien.
“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY, Ketua Umum Partai Demokrat itu. “Selebihnya, kita kawal.”
Pilihan Editor: Pemutihan Utang Petani dan Nelayan: Pernah Jadi Janji Ganjar, Kini Dilaksanakan Prabowo
