TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja pada hari ini menggelar unjuk rasa. Dalam demonstrasi itu disampaikan dua tuntutan yakni menaikan upah minimun hingga kisaran 8 - 10 persen dan mencabut peraturan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, unjuk rasa yang dilakukan di depan Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta pada hari ini merupakan demonstrasi tahap awal. Jika dua tuntutan itu tidak didengarkan oleh pemerintah, maka akan ada aksi lanjutan.
"Bisa dipastikan aksi lan,jutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Menurut dia, upah minimun harus dinaikkan karena para buruh tidak mendapatkan kenaikan gaji selama lima tahun. Said Iqbal memaparkan, dalam kurun waktu itu, tiga tahun pertama upah para pekerja buruh turut tidak mengalami kenaikan.
"Lima tahun terakhir itu, tiga tahun pertama nol persen kita naik upah. Padahal barang naiknya adalah tiga persen. Ekonomi tumbuh di atas tiga persen dalam tiga tahun pertama di dalam lima tahun itu," ucap dia.
Said Iqbal mengungkapkan, dalam dua tahun upah para buruh hanya naik 1,58 persen. Padahal, kata dia, ketika itu Indonesia sempat mengalami inflasi sebesar 28 persen.
"Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8 persen naik barang, naik upah 1,58 persen, nombok berarti 1,3 persen. Setiap bulan itu, sadarkah kamu, pemerintah yang baru harus mendengar ini, buruh dalam lima tahun itu nombok, tidak naik upah," tutur Said Iqbal.
Meskipun demikian, Said Iqbal mencurahkan isi hatinya, yang mengatakan mengapa gaji buruh swasta hanya mengalami 1,3 persen. Padahal, kata dia, para pekerja buruh setuju ketika gaji para Pegawai Negeri Sipil akan dinaikkan sebesar 8 persen.
"Maka terbukti lima bulan terakhir di akhir pemerintahan yang lama, deflasi. Apa itu deflasi? Bagi menengah atas, orang-orang kaya menengah atas, dia uangnya sudah pakai uang tabungan," ujarnya.
Sementara itu, ia menuturkan, aksi mogok nasional diwacanakan akan dilakukan sebanyak 5 juta buruh yang tersebar seluruh pabrik di Indonesia. Said Iqbal berujar, bahwa lembaganya kini sedang melakukan penggalangan di pelabuhan, bandara, hingga transportasi publik untuk aksi mogok nasional.
"Mogok nasional adalah stop produksi di mana buruh-buruh pabrik keluar dari pabrik-pabrik dan perusahaan," ucap dia.
Dia mengatakan, nantinya aksi mogok nasional menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Said Iqbal mengatakan, mogok nasional berbeda dengan aksi mogok kerja, para peserta buruh melakukan penghentian produksi dipabrik.
"Jadi mogok nasional itu sah, bukan mogok kerja tapi mogok nasional pesertanya seluruh buruh otomatis pabriknya stop produksi itu yang dimaksud mogok nasional," tutur Said Iqbal.
Pilihan Editor: UMP 2025 Diketok 21 November, Partai Buruh Akan Demo Tuntut Kenaikan Upah Minimum 8 Persen
