TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Gedung Makara Art Center, Universitas Indonesia (UI), Depok, pukul 14.00 siang ini, Rabu, 16 Oktober 2024. Ia menjadi kandidat doktor di bidang Kajian Stratejik dan Global.
Dalam pamflet undangan yang diterima Tempo, Bahlil akan memperoleh gelar doktornya dengan disertasi tentang tata kelola hilirisasi nikel, yakni bidang yang selama ini digelutinya baik sebagai Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Moda maupun Menteri ESDM.
Disertasi itu bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.
Ketua Umum Partai Golkar ini akan menjalani sidang promosi doktor dengan Promotor Chandra Wijaya dan Kopromotor Teguh Dartanto dan Athor Subroto. Sedangkan Ketua Sidang akan diampu oleh Ketua Program Studi Kajian Wilayah Jepang UI yang juga menekuni pembangunan berkelanjutan, I Ketut Surajaya.
Sejumlah akademisi akan bertindak selaku penguji dalam sidang terbuka ini. Mereka yakni Margaretha Hanitha, A. Hanief Saha Ghafur, Didik Junaidi Rachbini, Arif Satria, dan Kosike Mizono.
Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia, membenarkan Bahlil akan menjalani sidang promosi doktor siang ini. “Betul,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.
Namun, Amelita belum merespons pertanyaan Tempo ihwal sejak kapan mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini tercatat sebagai mahasiswa di kampus yang terkenal dengan jaket almamater berwarna kuning itu.
Bahlil beberapa kali menyampaikan isi disertasi yang ia kerjakan dalam berbagai kesempatan. Dalam penelitiannya, ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.
“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya manfaat hilirisasi bukan kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai kegiatan penghiliran tersebut. Sebelum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah ada sejak 2004.
Karena itu, Bahlil mengatakan pemerintah saat ini sedang membuat reformulasi kebijakan agar daerah menjadi objek dan subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, hilirisasi harus berkeadilan dan berkelanjutan, baik dalam aspek lingkungan maupun industri.
“Ke depan, hilirisasi itu adalah hilirisasi berkeadilan yang melibatkan rakyat untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi mereka di sekitar tambang,” kata Bahlil saat itu.
Pilihan Editor: Bahlil Sebut Ketergantungan Impor Gas LPG Buat Negara Rugi Rp 63,6 Triliun
