Bahlil Pangkas Perizinan Eksplorasi Migas untuk Menarik Investor

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah memangkas 140 dari total 320 proses perizinan eksplorasi minyak dan gas bagi investor. Ia menyebut pemangkasan regulasi ini dikarenakan banyaknya sumur minyak dan gas Indonesia yang tidak beroperasi.

“Kalau tidak ada tawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain, bagaimana investor bisa masuk? Jadi cara-cara lama ini harus kita lupakan,” ujarnya dalam acara National Conference and Awarding Night Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) 2024 di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Ia memaparkan, dari 44.900 sumur migas yang ada di Indonesia, hanya 16.600 sumur yang aktif. “Setelah kami breakdown lagi, ada kurang lebih 500.000 sumur yang bisa kita optimalkan. Nah ini kita kejar,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi partai beringin itu mengatakan telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK III) agar sumur-sumur yang tidak lagi beroperasi untuk diserahkan kepada negara untuk kemudian dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina Persero.

“Kalau masih tidak jalan, kita minta segera dikerjasamakan dengan pengusaha swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.

Menurut dia, memang penting untuk memprioritaskan BUMN mengeksplorasi migas dalam negeri. Namun, jika negara terus menggantungkan eksplorasi migas kepada BUMN ketika lifting-nya turun akan menghabiskan devisa negara. “Nanti kita tekor terus,” ujarnya.

Bahlil menyebut kegiatan eksplorasi harus dilakukan secara lebih masif, terutama di kawasan Indonesia Timur. Kegiatan ini, kata dia, tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang cepat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan untuk menarik investasi khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), pemerintah perlu membuat regulasi yang sederhana. Sebab, aturan saat ini sering kali memakan waktu lama dalam proses perizinan dan menghambat investasi.

Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyederhanakan sistem perizinan. 

"Semua yang berkaitan yang memakan waktu lama, berputar-putar dari meja satu ke meja dua ke meja tiga ke meja empat ke meja 5, harus mulai disederhanakan," kata Jokowi saat pidato dalam acara Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto, Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Tanpa penyederhanaan izin dan perbaikan regulasi yang ada saat ini, menurut Jokowi, Indonesia akan kesulitan bersaing dengan negara-negara lain. Menurutnya, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, termasuk dalam sektor minyak.

"Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," ucapnya.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam artikel ini.

Pilihan Editor: Bahlil Sebut Golkar Incar Kursi Pimpinan Komisi Energi DPR RI