TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bagaimana awalnya mengenal sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Pertemuan pertama Luhut terjadi saat Anas dinobatkan sebagai bupati terbaik di Indonesia. Setelah itu, Luhut semakin mengenali Anas saat pandemi Covid-19.
"Waktu saya ditunjuk menangani Covid-19, di benak saya langsung muncul bagaimana mengoordinasikan antara kabupaten-kabupaten, kota, provinsi, kemudian Polri, TNI, dan sebagainya," kata Luhut, dalam Forum Kinerja Reformasi Indonesia sekaligus Peluncuran Buku Menteri PANRB Anti-Mainstream Bureaucracy di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.
Kala itu Luhut dipercaya Presiden Jokowi memegang komando penanganan pandemi Covid-19. Luhut lalu meminta bantuan Anas agar kepala daerah patuh terhadap peraturan yang diterapkan selama pandemi melanda Indonesia.
"Ya, makanya kalau Bapak/Ibu mungkin tidak tahu, hampir setiap rapat saya, beliau ini ada di tempat saya. Dari situlah saya tahu, 'oh, paten juga kawan ini'," ujarnya.
Tak berhenti di situ, Luhut yang ditugasi Presiden Jokowi memperbaiki sistem e-katalog kemudian menunjuk Anas untuk memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanpa Tim Penilaian Akhir (TPA). Penunjukkan ini di antaranya karena sebelumnya Kepala Negara sudah enam kali memerintahkan perbaikan sistem, tapi tak jalan juga.
"Nah, dalam perjalanan saya, akhirnya sampai pada yang harus ada penggantian LKPP. Karena tidak jalan-jalan, saya lapor Presiden, 'Pak kalau boleh ini harus diganti'," kata Luhut.
Lebih jauh, Luhut kemudian menggambarkan bagaimana saat itu Jokowi menyambut baik usul tersebut. "Kok Pak Luhut tahu Anas? Saya bilang, saya jelasin. Ya ampun, wah dia waktunya, nih? Ya, kemudian masuklah Pak Anas. Tapi Bapak/Ibu tahu, perintah Presiden Republik Indonesia 6 kali pak itu, tidak jalan-jalan," ucap Luhut.
Dalam kesempatan itu, Luhut juga membeberkan data BPS pada bulan Juli 2024 soal Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah ketimbang capaian 2023 sebesar 3,92.
Menurut Luhut, sejumlah reformasi di dalam birokrasi sedikit banyak telah mempermudah dalam mengurangi korupsi di Tanah Air. Tak hanya itu, ia mengklaim reformasi birokrasi juga telah membawa efisiensi dan membawa nama Indonesia lebih bagus ke depan.
Pilihan Editor: Hashim Sebut Prabowo Punya Data dari Luhut soal Penerimaan Negara Bocor Rp 300 Triliun
