TEMPO.CO, Jakarta - Adik presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menanggapi santai kabar ia diduga bermasalah dengan Pemerintah Swiss terkait perpajakan.
"Itu lagu lama," katanya saat ditemui seusai Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.
Namun ia menolak berkomentar lebih lanjut.
Media Swiss yang banyak melakukan liputan investigasi, Gotham City, pada 11 September 2024, melaporkan bahwa Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 disebut memutuskan otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank yang dimiliki adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Langkah ini bertujuan menutup tunggakan pajak Hashim dan istri selama puluhan tahun.
Per April 2024, pemerintah Swis menuding pasangan Hashim dan istrinya, Anie, bersama-sama menanggung utang pajak sebesar US$154 juta atau setara Rp 2,4 triliun.
Rekening itu sendiri diperkirakan berisi nominal dengan total sekitar US$ 500 ribu atau setara Rp 7,8 miliar. Dana yang disimpan dalam rekening tersebut, menurut dokumen pengadilan, berasal dari kekayaan pribadi dan keluarga Hashim. Hashim dan istri membuka rekening itu sejak akhir 2001 atau awal 2002.
Penyitaan rekening bank yang dibuka Hashim ini merupakan tindakan kedua yang diambil otoritas Jenewa untuk menutup utang pajak petinggi Partai Gerindra itu. Sebelumnya pada April 2024, otoritas Jenewa telah menjual dua vila mewah atas nama Anie di Kota Anières dalam sebuah lelang seharga US$ 14,5 juta atau setara Rp 227,4 miliar.
Awal mula masalah diduga terjadi ketika Hashim dan istrinya meninggalkan Swiss setelah menandatangani penjualan perusahaan minyak senilai $1,9 miliar (Rp29,7 triliun) pada tahun 2006. Otoritas pajak Swiss menuding pasangan itu tidak membayar pajak sebesar Rp2,4 triliun.
Hashim Djojohadikusumo, 70 tahun, adalah anak bungsu mantan menteri di era Orde Baru, Soemitro Djojohadikusumo. Ia memiliki 3 kakak: Biantiningsih dan Maryani Ekowati, serta Prabowo Subianto.
Selain aktif memimpin grup perusahaan Arsari, ia juga berpolitik dengan menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Pilihan Editor Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Ini Fasilitas yang Mereka Dapat
