TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang 2024 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah mengucurkan Rp 1,43 triliun untuk pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Total kebutuhan dana pengadaan tanah IKN dari APBN melalui lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini ditargetkan Rp 5,9 triliun.
Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, mengatakan lembaganya mulai mendanai pengadaan lahan untuk pusat pemerintahan baru sejak pertengahan 2023. “Kalau di total sejak pertengahan tahun lalu sampai dengan saat ini, kami sudah merealisasikan IKN saja Rp2,85 triliun,” ujar Basuki di Kantornya, Senin, 7 Oktober 2024.
Mulai awal tahun ini hingga 4 Oktober, lembaga tersebut sudah mengeluarkan Rp 10,57 triliun untuk pengadaan tanah seluruh Proyek Strategis Nasional atau PSN. IKN termasuk dalam tiga sektor terbesar pendanaan yang terbesar dari LMAN. Dua lainnya yakni proyek jalan tol dan Rp 7,91 dan sektor bendungan Rp 1,11 triliun.
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan ada sekitar 15 PSN di IKN yang didanai dari jalan, hingga komplek kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Pengadaan tanah untuk proyek IKN bekerja sama dengan tiga Direktorat Jenderal Kementerian PUPR. Dirjen Bina Marga memakai porsi anggaran Rp 2,12 Triliun; Cipta Karya, Rp 692 miliar; dan Dirjen SDA Rp 36,19 miliar.
Sejak 2022 hingga saat ini, IKN telah menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 76,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi total untuk pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 44 triliun. Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 18,9 Triliun. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan, realisasi tersebut sebesar 43,1 persen dari pagu yang ditetapkan.
Pilihan editor: Respons Jokowi soal Penyebab Deflasi 5 Bulan Berturut-turut: Coba Dicek Betul
