TEMPO.CO, Badung - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, pada hari ini meresmikan Forum Perbendaharaan ASEAN atau ASEAN Treasury Forum (ATF). Forum ATF ini merupakan inisiasi dari pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat Indonesia kembali memegang presidensi dalam forum ini.
“Tujuan utama ATF adalah meningkatkan kolaborasi dalam perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara di antara negara-negara ASEAN,” kata Thomas dalam sambutannya, pada Kamis, 3 Oktober 2024 di Hotel The Stones Legian, Bali.
Forum ini, menurut Thomas, bukan menjadi puncak dari upaya kolektif kawasan, tetapi menjadi langkah awal dari kolaborasi berkelanjutan di antara negara-negara ASEAN. ATF diharapkan dapat membantu melakukan pemetaan terhadap permasalahan maupun tantangan pengelolaan keuangan publik di lingkup Asia Tenggara.
“Pengelolaan Belanja Negara, Pengelolaan Kas Negara, Statistik Keuangan Pemerintahan, dan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara merupakan beberapa simpulan dan rekomendasi untuk dibahas dalam agenda ATF berikutnya,” ujar Thomas.
Selain topik-topik bahasan tersebut, Thomas mengatakan ada beberapa fungsi lain terkait perbendaharaan yang penting untuk dibahas. Hal tersebut di antaranya adalah manajemen aset dan manajemen utang. Keduanya dianggap Thomas penting untuk menjaga stabilitas fiskal kawasan dalam jangka panjang.
“Saya berharap fungsi-fungsi penting perbendaharaan lainnya akan menjadi bagian dari agenda forum di tahun ketiga atau lebih,” kata keponakan Prabowo Subianto tesebut.
Setelah diresmikan pada hari ini, forum akan dilanjutkan dengan agenda rapat pleno negara-negara anggota pada esok Jumat, 4 Oktober 2024. Indonesia sendiri selain sebagai pencetus, juga diamanahkan memegang presidensi ATF hingga tahun 2025 mendatang. Indonesia akan dibersamai Laos untuk memipin ATF di tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2025 Indonesia akan ditemani oleh Malaysia sebagai co-chairman.
Dalam forum bertema Enhancing Treasury Capacity for Regional Economic Resilience itu, ASEAN Treasury Forum (ATF) ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, para pimpinan dan delegasi dari unit perbendaharaan negara-negara ASEAN, serta para experts dari lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).
Kegiatan ini akan mendiskusikan berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN serta peran krusial dari sistem perbendaharaan sebagai katalis perekonomian dan pembangunan.
Wamenkeu dalam kesempatan itu juga mengajak para peserta untuk mengingat kembali bagaimana negara-negara ASEAN mampu bertahan dan membentuk resiliensi dari berbagai tantangan dan krisis yang dihadapi, mulai dari Asian Financial Crisis tahun 1997-1998, 2008, dan yang terakhir pada pandemi Covid-19.
Berbagai krisis tersebut memberikan lesson learned yang sangat berharga bagi negara-negara ASEAN, termasuk menjadi awal reformasi pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di beberapa negara ASEAN.
Thomas berharap ATF dapat menjadi forum pembelajaran kolektif bagi negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mentransformasi sistem perbendaharaan, terutama pada empat fungsi utama perbendaharaan. Empat fungsi itu adalah pengelolaan belanja pemerintah, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan pemerintah, serta digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Empat hal tersebut akan menjadi area fokus dalam pembahasan ATF tahun ini.
Selain itu, ATF juga membuka ruang kolaborasi negara-negara ASEAN untuk bersama membangun kapasitas perbendaharaan dan mewujudkan resiliensi ekonomi di regional ASEAN. ATF bukan merupakan titik akhir kolaborasi, melainkan langkah awal menuju pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di ASEAN yang lebih berkualitas.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyatakan, peluncuran ATF ini utamanya untuk merumuskan rencana strategis dan arah kegiatan ATF ke depan. Astera menyatakan Launching and First Meeting ATF juga menandai momen bersejarah bagi ASEAN.
Pembentukan ATF pertama kali diinisiasi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-10 Tahun 2023 di Jakarta, sebagai upaya membentuk sebuah peer-learning platform bagi negara-negara ASEAN terkait pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara.
Inisiatif ini mendapatkan respons positif dari Menteri Keuangan negara-negara ASEAN dalam AFMGM ke-11 pada 5 April 2024 di Luang Prabang, Laos. Momen ini menjadi awal sejarah peningkatan kerja sama pengelolaan perbendaharaan dan keuangan negara di ASEAN.
“Ke depan, ATF diharapkan mampu menjalin lebih banyak kolaborasi, baik dengan regional lain maupun lembaga-lembaga internasional lainnya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih luas terkait best practice pengelolaan perbendaharaan negara," kata Astera, seperti dikutip dari siaran pers. Ia berharap berkembangnya ATF menjadi platform yang kuat ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas fiskal di kawasan.
Pilihan Editor: 7 Program Prioritas Prabowo - Gibran, Telan Anggaran Rp 121 Triliun
