Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Investasi Tak Sebanding Serapan Tenaga Kerja, Apindo: Lebih Banyak Padat Modal

image-gnews
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar, Wakil Ketua Umum Apindo Eddy Hussy, Sekretaris Umum Apindo Aloysius Budi Santoso, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam, dan Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers di Mentara Astra, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar, Wakil Ketua Umum Apindo Eddy Hussy, Sekretaris Umum Apindo Aloysius Budi Santoso, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam, dan Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers di Mentara Astra, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengatakan laju investasi tak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Alih-alih menyerap tenaga kerja, badai pemutusan hubungan kerja justru marak dalam setahun ke belakang.

Bob menjelaskan, investasi padat modal bernilai hingga triliunan. Namun, tenaga kerja yang diserap usaha ini tidak terlalu besar. Dia mencontohkan investasi padat modal di antaranya teknologi dan smelter pertambangan. “Investasi di sektor teknologi yang padat modal itu penyerapan tenaga kerjanya biasanya rendah,” kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 September 2024.

Jika menginginkan penyerapan tenaga kerja yang besar, Bob Azam menyebut investasi harus digalakkan pemerintah di sektor manufaktur. Namun, dia mengatakan pertumbuhan sektor manufaktur selama beberapa tahun terakhir selalu berada di bawah pertumbuhan nasional. Karena itu, penyerapan tenaga kerja hingga saat ini belum bisa maksimal. "Jadi ke depan, kalau kita ingin investasi harus di sektor-sektor manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja,” kata dia.

Selain itu, Bob Azam mengatakan banyak investasi yang masuk Indonesia berbentuk turn key project. Dalam investasi jenis ini, investor datang sembari mengangkut tenaga kerja mereka dari luar negeri. “Supaya pengerjaannya cepat, katanya,” ucap dia. Akibatnya, tidak banyak tenaga kerja di Indonesia yang terserap oleh investasi jenis ini.

Dalam catatan Kemnaker, PHK terbanyak berada di Jawa Tengah. Di wilayah itu, tercatat lebih dari 20 ribu kasus. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Sementara di Jakarta, Indah berujar, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa. Adapun kasus PHK di Banten, didominasi sektor industi baja dan petrochemical.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Merespons tren PHK ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklaim Kemnaker terus mengambil langkah mitigasi. Salah satunya dengan membuka lowongan kerja dan menggelar Job Fair Nasional. Dalam ajang ini, ia mengklaim ada 178 ribu lowongan kerja yang tersedia. Ia pun berharap pelung kerja ini bisa menutup kasus PHK yang terjadi. "Mudah-mudahan yang keluar dan masuk ini sama, ya. Balance (seimbang)," ujar Ida.

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: OJK Sebut Gen Z dan Milenial Sumbang 37,17 Persen Kredit Macet Via Pinjol

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rosan Roeslani: Target Investasi 2025 Capai Rp 1.900 Triliun

1 hari lalu

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani ditemui usai konferensi pers capaian kinerja 10 tahun di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah.
Rosan Roeslani: Target Investasi 2025 Capai Rp 1.900 Triliun

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan target investasi Indonesia pada 2025.


Kemnaker Klaim Hormati Putusan MK soal UU Ciptaker, tapi Tak Jelaskan Nasib Skema Pengupahan

1 hari lalu

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melakukan aksi demo kawal Mahkamah Konstitusi yang akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024. Gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK. TEMPO/Subekti.
Kemnaker Klaim Hormati Putusan MK soal UU Ciptaker, tapi Tak Jelaskan Nasib Skema Pengupahan

Kemnaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).


BPS Sebut Inflasi Terdongkrak Harga Emas, Analis: Bukti Masyarakat Khawatir Kondisi Ekonomi

1 hari lalu

Suasana penjualan perhiasan emas di pasar Kebayoran, Jakarta, Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Inflasi Terdongkrak Harga Emas, Analis: Bukti Masyarakat Khawatir Kondisi Ekonomi

Analis sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menilai adanya inflasi harga emas menunjukkan adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi global belakangan hari.


Sinergi Pemerintah dan Apindo, Perkuat Daya Tarik Investasi Sesuai Indikator B-Ready Bank Dunia

2 hari lalu

Direktur Deregulasi Penanaman Modal kementerian Investasi dan Hirilisasi BKPM Dendy Apriandi (tengah) dan Bidang Pembangunan Berkelanjutan (SDG`S) APINDO Elim Sritaba (kanan) dalam acara Ngobrol Tempo dengan tema Rapor Kemudahan Berusaha Indonesia oleh Bank Dunia di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024. Dok. Tempo
Sinergi Pemerintah dan Apindo, Perkuat Daya Tarik Investasi Sesuai Indikator B-Ready Bank Dunia

Laporan B-Ready menjadi panduan bagi pemerintah terus memperbaiki regulasi. Apindo juga siap berkolaborasi dalam mempermudah proses investasi, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.


Tanggapan Kemnaker Soal Usulan Insentif PPh 21 DTP dari Apindo

2 hari lalu

Wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 23 Maret 2018. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga 28 Maret 2018 telah menerima 8,7 juta surat pemberitahuan (SPT). Angka tersebut meningkat 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Tempo/Tony Hartawan
Tanggapan Kemnaker Soal Usulan Insentif PPh 21 DTP dari Apindo

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan usulan insentif pph 21 Ditanggung Pemerintah masih terus dibahas di internal Kemnaker.


Ini Alasan Seri iPhone 16 Dilarang Diperjualbelikan di Indonesia

2 hari lalu

Apple iPhone 16 Pro Max dipajang di sebuah toko menjelang peluncuran penjualan smartphone seri iPhone 16 baru, di Moskow, Rusia 20 September 2024. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Ini Alasan Seri iPhone 16 Dilarang Diperjualbelikan di Indonesia

Pelarangan seri iPhone 16 diperjualbelikan di Indonesia bermula ketika Apple belum menuntaskan komitmen investasinya di Indonesia.


Apindo Minta Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPh 21 DTP untuk Menyelamatkan Industri Tekstil

3 hari lalu

Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk Iwan Setiawan Lukminto, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, dan Vice President PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto dalam konferensi pers di Kantor Pusat API, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Apindo Minta Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPh 21 DTP untuk Menyelamatkan Industri Tekstil

Apindo mengusulkan pemerintah kembali menerapkan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami kontraksi


Ini Strategi Menteri Airlangga Menyelamatkan Sritex

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024. Rapat terbatas tertutup membahas program kebijakan subsidi pemerintah. TEMPO/Subekti.
Ini Strategi Menteri Airlangga Menyelamatkan Sritex

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan strategi penyelamatan Sritex.


5 Provinsi dengan Jumlah PHK Terbanyak hingga Pertengahan 2024

4 hari lalu

Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam aksinya massa buruh menyerukan penolakan PHK pada industri tektil dan jasa logistik. Selain itu buruh juga menyerukan dicabutnya Cabut Permendag No 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. TEMPO/Subekti.
5 Provinsi dengan Jumlah PHK Terbanyak hingga Pertengahan 2024

Tingginya angka PHK yang melanda beberapa provinsi di Indonesia pada tahun 2024 menjadi tantangan besar dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.


Pemprov Jateng Tawarkan 17 Peluang Investasi Kepada Investor

5 hari lalu

Pemprov Jateng Tawarkan 17 Peluang Investasi Kepada Investor

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan menawarkan 17 peluang investasi kepada investor.