Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR meminta kepada pemerintah khususnya kepada pengusaha pupuk untuk tidak lagi mengekspor pupuk. Pemerintah diharapkan lebih dulu memenuhi kebutuhan dalam negeri baru memikirkan ekspor. "Pupuk tidak laku di pasaran jangan dijadikan dalih untuk mengekspor pupuk," kata Sutrisno, wakil ketua Komisi III dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Sarana Pertanian, Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan di DPR, Jakarta, Selasa (28/1). Menurut Sutrisno, sebaiknya pengusaha pupuk tidak mendesak pemerintah untuk segera megeluarkan kebijakan mengekspor pupuk. Alasan para pengusaha itu adalah banyakya pupuk yang menumpuk di gudang-gudang pabrik pupuk. Penumpukan pupuk ini bisa mengakibatkan kualitas pupuk mereka rusak dan harga jualnya menjadi rendah. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bina Sarana Pertanian, Ato Suprapto, menerangkan bahwa akibat musim tanam yang mundur penyerapan pupuk di lapangan menjadi rendah. Selain itu, penumpukan pupuk juga disebabkan banyaknya petani yang hanya mempunyai lahan seluas setengah hektar. Namun, menurut Ato, pihaknya tetap berusaha menjaga ketersediaan pupuk ini sampai dengan tingkat petani. Dia mengharapkan tidak akan ada lagi kelangkaan pupuk pada puncak musim tanam nanti. Sebab, bila terjadi kelangkaan pupuk maka harga pupuk akan menjadi sangat mahal bagi petani. Selain itu, pihaknya juga masih berusaha untuk mempercepat pelaksanaan subsidi pupuk kepada petani. Selain menyoroti masalah pupuk, komisi III juga menyoroti masalah infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan alat-alat pertanian. Menurut, Made Urip, salah seorang anggota komisi III, dirinya pernah menyaksikan jaringan irigasi di beberapa desa di daerah Bali banyak yang rusak dan perlu diperbaiki. Dia juga mengusulkan perlunya perbaikan lumbung desa yang ada saat ini menjadi lumbung desa yang lebih modern. Sedangkan, Goediono, anggota komisi III yang lainnya mengatakan pemerintah sebaiknya meniadakan pajak bea masuk bagi alat-alat pertanian. Sebab, kata dia, dengan demikian alat-alat pertanian yang sampai saat ini masih harus didatangkan dari luar dapat dibeli dengan harga murah oleh petani Indonesia. Dia juga menyarankan masalaha kemudahan ekspor impor alat pertanian ini sebaiknya dibicarakan antar departemen. Dewi Retno --- TNR
Iklan
