TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, biaya untuk proyek IKN dan makan bergizi gratis Prabowo aman bahkan sampai lima tahun ke depan.
“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat, 5 Juli 2024.
Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.
Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatera.
“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ucap Luhut.
Untuk mendukung anggaran itu, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.
Ia optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” katanya.
Waspada Utang Jatuh Tempo
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini dalam diskusi publik pada Kamis, 4 Juli 2024, mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.
Ia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.
Ada pun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen.
Jumlah itu hampir dua kali lipat dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 yang mencapai Rp424,29 triliun.
“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam sebuah diskusi daring.
Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis pada Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.
Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94 persen atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen atau Rp1.005 triliun.
Adapun mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen.
IKN dan Makan Bergizi Gratis Sedot APBN
Majalah Tempo edisi 7 Juli 2024 menulis tentang Pembangunan IKN dan program makan siang gratis menelan biaya sangat besar. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam empat bulan pertama 2024, realisasi APBN untuk IKN telah mencapai Rp5,5 triliun atau sekitar 13,7 persen dari pagu yang ditetapkan.
Pada 2024, pemerintah mengalokasikan untuk IKN sebesar Rp40 triliun. Namun, bila dihitung secara keseluruhan, anggaran negara yang mengucur ke proyek IKN sudah mencapai Rp72,5 triliun.
Adapun Kementerian Pekerjaan Umum an Perumahan Rakyat mencatat total dana yang terpakai untuk IKN yang menjadi kewenangan mereka senilai Rp79,8 triliun hingga 31 Mei 2024.
Menteri PUPOR Basuki Hadimuljono mengatakan, dana terserap untuk 104 paket pekerjaan dengan 25 di antaranya telah selesai. “Ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan,” ujar Basuki beberapa waktu lalu.
Program makan bergizi, yang sebelumnya disebut makan siang gratis, juga membutuhkan anggaran besar. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menyiapkan Rp71 triliun untuk menjalankan program secara bertahap.
Prabowo menargetkan makan dan susu gratis untuk 82,9 juta untuk anak mulai pra-sekolah sampai siswa SMA, serta ibu hamil. Rencananya tidak orang akan menerima 200 mililiter susu.
ANTARA | TEMPO
Pilihan Editor Sudah Masuk Puncak Musim Kemarau tapi Hujan Deras Seharian, Ini Penjelasan BMKG
