Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FIF Nilai POJK yang Batasi Kewenangan Debt Collector Tak Menghambat Bisnis

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yustianus Dapot memberikan keteranga saat rilis kasus pelaku kekerasan Debt Collector di Dirreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2023. Sebanyak 3 orang Debt Collector usai viral di media sosial saat mengambil paksa mobil milik selebgram Clara Shinta dengan melakukan ancaman pembunuhan terhadap supir berhasil di tangkap, dan kini polisi menetapkan 4 orang Erick Jonshon Saputra, Brian Fladimer, Jemmy Matatula, dan Yondri Hehamahwa sebagai DPO. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yustianus Dapot memberikan keteranga saat rilis kasus pelaku kekerasan Debt Collector di Dirreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2023. Sebanyak 3 orang Debt Collector usai viral di media sosial saat mengambil paksa mobil milik selebgram Clara Shinta dengan melakukan ancaman pembunuhan terhadap supir berhasil di tangkap, dan kini polisi menetapkan 4 orang Erick Jonshon Saputra, Brian Fladimer, Jemmy Matatula, dan Yondri Hehamahwa sebagai DPO. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan membuat sejumlah perusahaan keuangan lakukan penyesuaian tak terkecuali di PT Federal International Finance (FIF). Aturan itu membatasi debt collector menagih konsumen kredit pada batas waktu tertentu.

Chief Executive Officer PT Federal International Finance, Siswadi menyebut, peraturan perlindungan konsumen itu tidak menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas bisnis. "Tapi melakukan koreksi," kata Siswadi di Bandung Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 21 Juni 2024.

Menurut dia, seluruh proses di Astra selalu disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, terkait mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Aturan ini menggantikan POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan tersebut menurut Siswadi bisa membantu proses bisnis perusahaan lebih baik. "Kami juga tidak menginginkan ada praktik yang merugikan customer kami," ujar Siswadi, menanggapi dampak aturan perlindungan konsumen tersebut terhadap bisnis Astra.

Dia menjelaskan, perusahaan sendiri tidak menginginkan adanya praktik kejahatan yang mengganggu kenyamanan pelanggan. Menurut dia, aturan yang memuat pasal pembatasan penagihan konsumen kredit, itu membuat perusahaan harus menjalankan bisnisnya sesuai isi aturan. "Khususnya di proses penagihan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Regulasi yang dibuat OJK tersebut menyatakan penagih kredit tidak boleh melakukan ancaman kepada kreditur dan maksimal dilakukan pukul 8 malam. Seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat 1, penagihan produk kredit atau pembiayaan kepada konsumen wajib dilaksanakan sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen," dikutip dari isi Pasal 62 ayat 1 Huruf (a). Berikutnya penagihan tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal.

Pilihan editor: Aturan Baru Pinjol: Debt Collector Dilarang Pakai Kontak Darurat, Waktu Tagih Sampai Jam 8 Malam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

4 jam lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam peluncuran peta jalan pengembangan industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di Jakarta Selatan, Senin 20 Mei 2024. TEMPO/Ilona
OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

POJK itu diterbitkan untuk mendorong agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang berintegritas


OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Papua

1 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Papua

OJK akan mendorong percepatan akses keuangan di Papua. Diharap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.


Ini Alasan OJK Cabut Izin PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi

1 hari lalu

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
Ini Alasan OJK Cabut Izin PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi.


Pakai Motor Pinjaman, Ojol di Tangsel Jadi Sasaran Debt Collector

2 hari lalu

Ilustrasi debt collector. Dok.TEMPO /Aditya Herlambang Putra
Pakai Motor Pinjaman, Ojol di Tangsel Jadi Sasaran Debt Collector

Motor pinjaman yang dipakai ojol di Tangsel dirampas kawanan debt collector.


OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Pinjol

2 hari lalu

Logo OJK. wikipedia.org
OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Pinjol

OJK akan tetap memantau kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala. Aman turut merinci tiga kewajiban dua perusahaan pinjol tersebut.


Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

3 hari lalu

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

Analis OJK menyarankan dana darurat disimpan dalam bentuk tabungan sehingga mudah dicairkan kapan saja saat membutuhkan.


Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

4 hari lalu

Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik. (ANTARAFOTO)
Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

Di era kiwari, saham merupakan salah satu jenis investasi yang menarik dan banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap menjanjikan keuntungan di masa depan. Berikut ini 7 tips investasi agar terhindar dari penipuan.


OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

4 hari lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu).


Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

4 hari lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

Pengelolaan data OJK dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS.


Cabut Ijin Sejumlah Perusahaan Bermasalah, OJK : Industri Asuransi Swasta Masih Terkendali

4 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawasan perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, saat ditemui usai rapat kerja dengan DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Cabut Ijin Sejumlah Perusahaan Bermasalah, OJK : Industri Asuransi Swasta Masih Terkendali

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi industri asuransi swasta di Indonesia saat ini masih dalam jalur aman dan dipercaya masyarakat meski ijin sejumlah perusahaan bermasalah telah dicabut.