TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan yang paling mudah dilakukan pemerintah dalam menraik wisatawan mancanegara adalah tanpa menggunakan visa. Namun, hal itu harus dikompromikan dengan situasi maraknya wisatawan yang menetap di Indonesia dan kerap kali membuat kegaduhan.
“Pemerintah harus memprioritaskan, kalau betul-betul menjadikan pariwisata sebagai inti ekonomi kita, maka beberapa perubahan kebijakan (bebas visa) harus dilakukan,” kata Sandiaga di Kantor Kemenparekraf, Rabu, 19 Juni 2024.
Agar kegaduhan yang kerap kali dilakukan oleh wisatawan seperti misalnya di Bali tak sering terjadi, Sandiaga terutama mengusulkan 10 sampai 20 negara dengan kunjungan yang berkualitas. Dari orang-orang yang mau datang ke Indonesia itu, kata Sandiaga, bisa dilacak secara digital perihal rekam jejaknya.
“Kemudian penegakan hukum, jadi pelanggaran itu kan bisa dilakukan siapa saja tapi dengan penegakan hukum bisa memberikan efek jera juga deportasi sampai bagaimana bisa menangkal mereka tak bisa datang lagi ke Indonesia kalau berulah lagi,” kata Sandiaga.
Sandiaga menyayangkan sejak pandemi mulai mereda, Indonesia belum mengubah kebijakan bebas visa kunjungan sebagaimana negara-negara tetangga lainnya. “Itu belum berubah sama sekali, yang sudah kami usulkan itu masih dirapatkan, termasuk juga yang untuk Kepri kami masih menunggu tarif baru untuk visa bagi orang yang tinggal di Singapura, karena itu sumber yang sangat diandalkan untuk ekonomi Kepri,” ujarnya.
Baca Juga:
Selanjutnya: Pada peringkat pencapaian Travel and Tourism Development Index....
