TEMPO.CO, Jakarta - Produk teknologi informasi dan komunikasi Indonesia membukukan potensi transaksi sebesar US$ 8,9 juta atau senilai Rp146,45 miliar per 11 Juni 2024 dalam pameran InnoVEX 2024. Pameran itu berlangsung pada 4-7 Juni 2024 di Taipei Nangang Exhibition Center, Taipei, Taiwan.
Capaian transaksi itu berasal dari sesi pertemuan bisnis seluruh peserta Paviliun Indonesia dengan 120 pembeli potensial. Para pembeli itu berasal dari jaringan personal dan pertemuan bisnis langsung tanpa reservasi (walk in meeting).
“Potensi transaksi yang dihasilkan menunjukkan pasar Taiwan semakin meminati produk-produk TIK asal Indonesia,” kata Plt. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Mardyana Listyowati melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Juni 2024.
Selama empat hari, InnoVEX 2024 telah menarik pengunjung sebanyak 32.850 orang. Setiap perusahaan dikunjungi lebih dari 100 orang. Paviliun Indonesia menempati area seluas 60 m2. Sejumlah pelaku usaha yang hadir, yakni Crustea, Gamatechno Indonesia, Kazee Digital Indonesia, Manpro, Prieds, Privy, Prosa.ai, Qiwii, Quipster, Run System, SAT Nusa, dan Swayasa Prakarsa.
Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei Iqbal Shoffan Shofwan menambahkan, Indonesia ikut serta dalam pameran ini karena InnoVEX 2024 disebut mampu menawarkan kesempatan untuk membuka pasar, membangun dan memperluas jaringan, hubungan bisnis, dan saluran distribusi, serta meningkatkan kesadaran, presentasi produk, dan penjualan.
“Semoga produk teknologi informasi dan komunikasi Indonesia dapat lebih dikenal dan menjadi salah satu produk unggulan ekspor Indonesia di pasar Taiwan,” kata dia.
InnoVEX 2024 merupakan bagian dari acara teknologi terbesar di Taiwan, yaitu COMPUTEX yang sudah berlangsung sejak 1981 dan disebut menjadi tolak ukur perusahaan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Pameran InnoVEX 2024 menampilkan lebih dari 400 perusahaan rintisan (startup) yang berasal lebih dari 30 negara dan wilayah.
Pilihan Editor: Gaduh Boikot Produk Israel, PHRI Minta Pemerintah Klarifikasi dan Dialog dengan Masyarakat
