Menteri Keuangan dan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kementerian itu adalah Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selama lima tahun pemerintahan terakhir, program tersebut mulai dicanangkan. Tapi, menurut dia, pelaksanaan sebenarnya baru akan dimulai tahun depan pada enam kementerian lembaga itu.
“Mengubah sistem anggaran menjadi berbasis kinerja bukan perkara sepele. Di negara lain butuh sampai 10 tahun untuk menerapkannya,” kata Menteri Sri Mulyani dalam Peluncuran Buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran di Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (14/7).
Meski proyek percontohan baru dilakukan pada enam institusi tadi, Sri Mulyani meminta agar setiap pimpinan setingkat Sekretaris Jenderal di kementerian dan lembaga lainnya tetap berupaya menjadi pionir perubahan cara pandang dan perilaku birokrasi, terutama dalam perencanaan dan anggaran.
Dia juga berharap perubahan sistem penganggaran itu tak menjadi kendala bagi perekonomian. Pasalnya, pengalaman pada 2005 menunjukkan, perubahan sistem penganggaran pernah menyebabkan merosotnya tingkat penyerapan anggaran. “Jangan sampai perubahan sistem kali ini akan menjadi hambatan serupa. Karena krisis global masih berlangsung,” ucapnya.
AGOENG WIJAYA
