Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

image-gnews
Dari kiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. Ketiganya hadir dalam acara peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Dari kiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. Ketiganya hadir dalam acara peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Katalog Elektronik (e-katalog) Versi 6 pada Kamis, 28 Maret 2024. LKPP bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement untuk meningkatkan performa sistem e-Purchasing pemerintah. Fokusnya, melayani transformasi digital untuk pengadaan pemerintahan.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) berujar Katalog Elektronik Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder-nya dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

“Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja,” ujar Hendi di Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024.

Dengan versi terbaru, menurut Hendi, masyarakat dapat jauh lebih baik dalam memantau proses pengadaan pemerintah. Selain itu, fiturnya memudahkan pengguna untuk menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi yang sedang berjalan. Hendi berharap fitur baru dapat membantu pengguna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan. 

Sementara itu Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R berharap sistem pengadaan lebih kompetitif, serta memberikan keuntungan bagi pihak pembeli dan penjual. 

“Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbaharui sistem pengadaan nasional di Indonesia, demi tujuan yang lebih besar yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Venusiana.

Saat ini, Katalog Elektronik Versi 6.0 sudah diterapkan di lima Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai piloting, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Katalog Elektronik versi sebelumnya, masih dapat digunakan oleh ke lima K/L/PD selama masa migrasi dan piloting. Hendi berujar, pengembangan Katalog Versi 6 sudah selesai di akhir tahun sehingga seluruh K/L/PD dapat menggunakannya.

Pilihan Editor: Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

15 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

Hari ini, KPK telah memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Telkom pada 2017-2018.


Pembangunan IKN, Pemerintah Didesak Segera Cantumkan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa di E-Katalog

5 hari lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Pembangunan IKN, Pemerintah Didesak Segera Cantumkan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa di E-Katalog

Kalangan pelaku usaha penyedia barang dan jasa mendorong pemerintah segera mencantumkan kebutuhan barang dan jasa melalui e-katalog di tengah gencarnya pembangunan sarana infrastruktur IKN


KPK Belum Umumkan Tersangka Usai Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

5 hari lalu

Petugas KPK mengamankan koper seusai menggeledah sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
KPK Belum Umumkan Tersangka Usai Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

KPK hanya menerbitkan satu surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap pelaku meskipun mereka diduga telah melanggar 3 pasal sekaligus.


KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

6 hari lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Pada Rabu pagi, petugas KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Jokowi Geram Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kebanyakan Impor

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi Geram Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kebanyakan Impor

Jokowi mewanti-wanti pemerintah kabupaten maupun kota untuk menghindari impor pengadaan dan jasa.


Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan: Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau dan Bertanggung Jawab

33 hari lalu

Kepala LKPP, Dr. Hendrar Prihadi, memberi sambutan di acara  Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 202,4,  11-12 Juni 2024 di SMESCO Indonesia.
Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan: Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau dan Bertanggung Jawab

ISPE 2024 adalah pameran pengadaan barang dan jasa terbesar dan pertama di Indonesia.


Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Petinggi PT PGN dan PT IAE

42 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Petinggi PT PGN dan PT IAE

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) periode 2017-2021.


Kasus Korupsi PT Telkom, KPK Sebut Kerugian Negara di Atas Rp 100 M

42 hari lalu

Ilustrasi korupsi. Pexel/Cottonbro
Kasus Korupsi PT Telkom, KPK Sebut Kerugian Negara di Atas Rp 100 M

KPK menaksir kerugian negara akibat kasus dugaan rasuah di PT Telkom (Persero) mencapai miliaran rupiah.


Kembalikan Formulir Pilgub Jateng ke PDIP, Hendrar Prihadi: Semoga Rekomendasi Segera Turun

54 hari lalu

Hendrar Prihadi. antaranews.com
Kembalikan Formulir Pilgub Jateng ke PDIP, Hendrar Prihadi: Semoga Rekomendasi Segera Turun

Hendrar Prihadi mengaku belum memiliki pandangan nama yang akan berpasangan dengannya jika memperoleh restu dari PDIP.


Lewat Stafsusnya, Hendrar Prihadi Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Jateng

56 hari lalu

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sekaligus mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, enggan menanggapi soal namanya yang masuk bursa calon Gubernur Jawa Tengah pada Jumat, 10 Mei 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Lewat Stafsusnya, Hendrar Prihadi Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Jateng

Meski bisa mengusung calon sendiri di Pilgub Jateng, PDIP menjajaki koalisi dengan parpol lain.