TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjiyo mengatakan, BI akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai 17 Agustus 2024. Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di M.H Thamrin pada Rabu, 20 Maret 2024.
"InsyaAllah, 17 Agustus kami akan bersama juga ikut dari pemerintah untuk berkantor pusat di IKN," kata Perry.
Dia menjelaskan, peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa kedudukan BI adalah di Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, kantor pusat BI juga akan berada di IKN.
Meski demikian, kantor BI di Jakarta akan tetap menjadi pusat bagi sebagian besar kegiatan operasional. "Tapi tentu saja operasinya kan BI punya cabang di seluruh Indonesia, tentu saja Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan. Operasional sebagian besar, pembayaran, moneter, cadangan devisa, sektor keuangan, ada di Jakarta," kata Perry.
Dia menyebut bahwa pandemi Covid-19 membuat BI terbiasa dengan pola kerja hybrid, kombinasi antara luring dan daring. Perry mencontohkan Deputi Gubernur BI Juda Agung yang tengah menjalani perjalanan dinas di luar Jakarta. Namun, dia tetap bisa mengikuti Rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung selama dua hari.
"Dan itu sah sesuai Peraturan Dewan Gubernur, sehingga meskipun kedudukannya di sana, kita bisa melakukan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas BI secara digital, secara virtual."
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melaksanakan groundbreaking kantor pusat BI pada 2 November 2023. Jokowi mengatakan, pembangunan kompleks perkantoran Bank Indonesia menandakan kesungguhan, komitmen serta kesiapan pemerintah dalam membangun IKN Nusantara.
“Keberadaan gedung perkantoran BI di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor," ucap Jokowi pada 5 November 2023.
Dia mengatakan, keberadaan otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran siap mendukung pengembangan IKN. Menurut dia, pembangunan kompleks perkantoran BI juga menunjukkan kesiapan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di IKN.
ANNISA FEBIOLA | RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: Sri Mulyani Laporkan Kasus Dugaan Fraud Rp2,5 T ke Jaksa Agung, Bos LPEI Buka Suara
