TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menilai pemerintah terlalu lambat dalam membuat keputusan importasi beras. Di samping keputusan yang lambat, kedatangan barangnya juga telat.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkapkan hal itu usai sidak di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta pada Jumat, 15 Maret 2024.
"Polemiknya tinggi menurut saya karena keputusan impor yang terlalu telat, baik keputusannya maupun datangnya barang," tutur Yeka.
Yeka mendatangi Pasar Induk Cipinang dan Gudang Bulog kemarin bersama jajaran Ombudsman lainnya. Tujuan sidak adalah memastikan implementasi relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium sesuai ketentuan dan meninjau pasokan beras.
Yeka menemukan fakta bahwa beras yang diimpor pada 2023 terlambat datang atau baru masuk. Dia mengatakan, Indonesia mestinya punya strategi importasi jangka panjang.
"Tadi sudah kami cek, ada barang yang impornya tahun lalu baru masuk sekarang. Ini yang harus dibenahi. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki strategi impor jangka panjang."
Yeka menjelaskan, dalam jangka 5 tahun ini rerata Indonesia mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton. Rencana impor jangka panjang seperti 5 tahun dapat membuat kepastian, sehingga tidak timbul polemik lagi nantinya.
Selanjutnya: "Kalau sekarang, mendadak impor. (Ketika) Indonesia mengimpor...."
