TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal rancangan moda transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sri Mulyani mengatakan moda transportasi di IKN terus IKN saat ini terus diakselerasi pembangunannya. "Bukan hanya IKN, ke depannya Bali juga dicanangkan akan memiliki moda transportasi baru," ujar Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Jumat, 15 Maret 2024.
Moda transportasi umum yang akan dibangun pemerintah di Bali yakni Light Rail Transit atau LRT. Menurut Sri Mulyani, LRT dibutuhkan agar sektor pariwisata semakin meningkat di wilayah Bali.
Dia pun berharap pada Ramadan tahun ini, semuanya dapat tetap semangat dan menjaga produktivitas. "Semoga ibadah kita diberi keberkahan dan kelancaran," tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan salah satu fokus utama di IKN adalah peningkatan penggunaan transportasi publik dan mobilitas aktif. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Silvia Halim berujar pemerintah menargetkan 80 persen perjalanan di IKN menggunakan transportasi publik.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono juga menekankan IKN harus menghadirkan transportasi ramah lingkungan di peringatan HUT RI ke-79 mendatang. Menurut dia, langkah ini sejalan dengan visi OIKN untuk mencapai Net Zero Emission dan menciptakan lingkungan bermobilisasi yang berkelanjutan.
"Hanya akan ada kendaraan-kendaraan ramah lingkungan, seperti bus listrik, yang akan beroperasi selama perayaan HUT RI ke-79 di IKN," kata Bambang.
Pada awal tahun ini Sri Mulyani pernah mengumumkan anggaran Rp 26,7 triliun digelontorkan pemerintah sepanjang 2023 untuk Nusantara. Angka itu naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5,5 triliun untuk IKN.
"Tahun depan (2024) lebih besar lagi, Rp 40,6 triliun. Ini terutama untuk infrastruktur dasar sampai IKN-nya bisa terbangun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2024.
Dia kemudian menjelaskan realisasi sementara—karena masih perlu diaudit—anggaran dari APBN 2023 untuk IKN. Realisasi sementaranya per awal Januari 2024 itu adalah Rp 26,7 triliun, terdiri dari klaster infrastruktur sebesar Rp 23,8 triliun dari pagu Rp 24,3 triliun, serta klaster non-infrastruktur sebesar Rp 2,9 triliun dari pagu Rp 3 triliun.
"Yang Rp 23,8 triliun untuk infrastruktur, mulai dari komplek dari istana dan pemerintahan pusat di kawasan intinya, kemudian tower rumah susun untuk ASN, pertahanan dan keamanan, pembangunan jalan tol IKN, pembangunan jembatan, pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi, dan penanganan banjir," ujar dia.
Sementara anggaran non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga, operasional Otorita IKN, dukungan pengamanan untuk Polri, serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.
RIANI SANUSI PUTRI | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Pembangunan IKN, Terbaru Izinkan Investor Beli Tanah di Ibu Kota Negara
