TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi soal kementerian mana yang akan menjalankan program makan siang gratis. Menurut dia, keputusan itu bergantung pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan digunakan untuk program itu.
"Jadi masalah itu dilihat dari amplop APBN," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat, 8 Maret 2024.
Program makan siang gratis merupakan janji dari Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, apabila memenangkan Pemilu 2024. Meski KPU belum resmi mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih, simulasi program makan siang gratis sudah beberapa kali dilakukan.
Airlangga mengatakan simulasi program makan siang gratis akan terus dilakukan sebagai upaya mengkaji permasalahan. Nantinya, kata dia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas akan menyusun kebijakan makan siang gratis dalam satu bulan ke depan.
Saat simulasi di SMP Negeri 2 Curug, Airlangga bersama Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengusulkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Spesifik atau BOS Afirmasi untuk membiayai program makan siang gratis ini.
Dana BOS berasal dari anggaran pendidikan yang disalurkan lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus, yang ditetapkan oleh kementerian.
Usulan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis dibanjiri kritik dari asosiasi guru dan pegiat pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai dana BOS saat ini sudah minim, sehingga penggunaannya untuk program makan siang gratis akan mengganggu kegiatan pendidikan yang selama ini dibiayai dana BOS.
Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soekarno berujar rencananya pendanaan program makan siang dan susu gratis ini akan bersumber dari pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia mengatakan Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu.
Menurut Eddy, alokasi anggaran subsidi solar dan LPG 3 kilogram senilai Rp350 triliun lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pendapatan menengah dan tinggi. Oleh karena itu, menurutnya, alokasi subsidi BBM tidak tepat sasaran, yang menyebabkan rencana pemotongan anggaran untuk program makan siang gratis.
Di tengah simpang-siurnya rencana sumber dana program makan siang gratis ini, Airlangga menegaskan soal anggarannya baru akan dibahas setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pemilu 2024. "Karena pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang," ucapnya.
Pilihan Editor: Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang
