TEMPO.CO, Jakarta - Program kerja capres-cawapres Prabowo-Gibran berupa makan siang gratis untuk pelajar sudah membuat heboh, bahkan sebelum KPU mengumumkan pemenang Pemilu 2024. Bahkan pemerintahan saat ini ikut membahas anggarannya dalam sidang kabinet.
Tak kurang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri turun tangan menunggui simulasi makan siang gratis atau MSG ini di Kabupaten Tangerang pekan lalu dan menyatakan dana ratusan triliun untuk menambah gizi pelajar bisa dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah atau BOS afirmatif.
Pernyataan ini membuat para pendidik khawatir. Pasalnya, dana BOS yang selama ini sebagian untuk membayar gaji guru honorer dan biaya operasional sekolah, akan tergerus.
"Menggunakan skema dana BOS afirmasi bagi pembiayaan program makan siang gratis adalah wujud ketidakberpihakan pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas," ujar Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti dalam keterangannya pada Ahad, 3 Maret 2024.
BOS merupakan uang negara yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS juga ditujukan untuk melaksanakan program wajib belajar dan sejumlah kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak ada satupun peraturan yang mengizinkan dana BOS digunakan untuk makan siang gratis seluruh peserta didik. Retno menegaskan dana BOS adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah.
“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Iman mengatakan program makan gratis tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan yang besarnya Rp225 triliun belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan. Apalagi jika harus membiayai MSG yang bisa mencapai Rp185 triliun, menurut perhitungan Bappenas.
Menurut Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti pendanaan program makan siang gratis ini akan semakin mengurangi dana pendidikan. "Ini dana untuk pendidikan sudah sedikit," katanya kepada Tempo pada Jumat, 1 Maret 2024.
Ia juga mengatakan jumlah jatah dana BOS masih sangat sedikit mengingat porsinya dari produk domestik bruto atau PDB hanya berkisar tiga sampai empat persen. "Jadi, masih sangat kecil sekali dibandingkan Malaysia saja yang sudah 10 persen lebih dari PDB," ujarnya.
Makan siang gratis hanyalah program konsumtif bukan produktif yang menurut Esther tidak menyentuh akar pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM.
"Kalau dana pendidikan saja masih kecil terus dikurangin lagi. Kalau menurut saya ya lebih baik programnya itu yang sifatnya produktif gitu, kalau ini kan konsumtif. Multiplier effect-nya hanya bisa dirasakan pada jangka pendek," katanya.
ADINDA ALYA IZDIHAR | RIANI SANUSI PUTRI | HAN REVANDA PUTRA | ANNISA FEBIOLA
Pilihan Editor Facebook Hentikan Pembayaran ke Media Australia, Kabar Buruk untuk Perpres Publisher Rights Jokowi?
