Bahlil mengatakan pembahasan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan RAPBN 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Adapun terkait perhitungan suara Pilpres 2024 yang belum final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bahlil menilai pembahasan program makan siang gratis ini tidak mendahului KPU. Sebab, menurutnya, ini hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi, dan rancangan saja.
Senada dengan Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan rapat kabinet Presiden Jokowi memang pembahas program prioritas dari presiden terpilih. Dia bahkan menyampaikan pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah dari TK, SD, dan SMP. Dengan data itu, sudah bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujar Airlangga.
Tak hanya itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar Rp 15 ribu per anak. Jumlah ini di luar anggaran untuk program susu gratis. "Per anak kira-kira Rp 15 ribu,” kata Airlangga.
Menurut penuturan Airlangga, besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Meski begitu, dia belum bersedia untuk mengungkap secara spesifik wilayah mana saja yang anak mendapat program makan siang dan susu gratis ini.
DEFARA DHANYA | ANDIKA DWI
Pilihan Editor: Harga Pangan Terus Naik Jelang Ramadan, Beras Tembus Rp 17 Ribu per Kilogram
