TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari menyebut, program makan siang gratis yang digagas Prabowo-Gibran bisa mengakibatkan kekacauan pasokan beras di pasar. Akibatnya, harga beras bakal semakin mahal dan komoditas itu bisa langka di pasaran.
Pasalnya, kata Syaiful, kebutuhan beras untuk program makan siang gratis itu mencapai 6,7 juta ton per tahun. Volume beras tersebut sama dengan sepertiga produksi beras di Jawa yang rata-ratanya mencapai 20 juta ton per tahun. Padahal, Jawa adalah penyumbang beras terbesar dan sekaligus jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
"Apabila 6,7 juta ton digunakan untuk program makan gratis, dipastikan menciptakan distorsi pasokan beras di pasar, dan dampaknya membuat harga beras semakin mahal dan langka," ujar Syaiful dalam keterangannya kepada Tempo pada Sabtu, 24 Februari 2024.
Dia membandingkan dengan program Bansos beras yang dilakukan pemerintah. Saat pemerintah mengambil beras yang jumlahnya tidak sampai 200 ribu ton saja, harga beras sudah bergejolak meski sudah ditopang dengan beras impor.
Apalagi, kata Syaiful, program ini akan mengambil sebagian besar produksi beras nasional. "Maka beras akan menjadi barang langka dan mahal. Jika situasi tersebut terjadi, sudah pasti andalannya adalah impor," ujar dia.
Selain itu, Syaiful menilai, program ini juga menciptakan diskriminasi bagi rakyat Indonesia. Dengan berbagai alasan, program pangan gratis ditujukan bagi penduduk miskin 82,9 juta ini akan mengorbankan 179 juta orang yang harus membeli beras dengan harga mahal.
"Itu namanya inkonstitusional, yaitu melindungi sekelompok warga dan mengorbankan mayoritas warga yang sama-sama mempunyai hak atas pangan murah," ucap Syaiful.
Menurut dia, program makan gratis tidak ada hubungannya dengan swasembada. Bahkan, yang akan terjadi adalah merusak struktur produksi, pasar dan harga di dalam negeri yang semakin diskriminatif.
Adapun Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, sebelumnya mengatakan, program makan siang dan susu gratis akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan dari program ini, pemerintah nantinya akan menggunakan konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional. Desa juga akan diandalkan sebagai basis produksi komoditas dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis. "Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini," ujar Budiman.
Pilihan Editor: Makan Siang dan Susu Gratis Bakal Masuk APBN 2025, Dahnil Anzar: Prabowo Bisa Tancap Gas
