TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Erwan Agus Purwanto memastikan, pemerintahan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tetap bisa berjalan meski jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pertama kali ke ke IKN hanya 6.000 ASN.
Erwan mengatakan, jumlah ASN yang berangkat ke IKN pada tahap awal tidak menentukan berhasil atau tidaknya pemerintahan. Alasannya, pemerintahan saat ini dapat dilaksanakan secara hybrid, apalagi dengan adanya smart goverment yang terus digenjot oleh Kementerian PAN RB.
"Dengan smart governement, ASN yang ada di IKN akan didukung secara hybrid oleh ASN yang ada di mana-mana. Kolaborasi antara yang di Jakarta dan di daerah-daerah," ujar Erwan dalam keterangannya di Hotel Pullman, Jakarta Barat pada Rabu, 21 Februari 2024.
Erwan menyebut, pelaksanaan pemerintahan secara hybrid ini didukung Peraturan Presiden atau Perpres mengenai government technology yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Sesuai amanat aturan ini, Kemenpan RB tengah mempersiapkan platform goverment technology yang bernama INA Digital. Dengan platform ini, berbagai urusan pemerintahan dapat terpusat di satu platform saja. "Dengan cara kerja baru nanti akan menggunakan cara fisik maupun dengan platform smart government yang akan dikembangkan," ujar Erwan.
Selanjutnya: Menurut Erwan, saat ini platform INA Digital sedang dipersiapkan....
