TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tidak setuju dengan rencana kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memangkas subsidi BBM untuk merealisasikan program makan siang gratis. Diberitakan sebelumnya, Prabowo-Subianto unggul dalam quick count Pilpres 2024. Keduanya telah menjanjikan program makan siang gratis jika menang.
Bhima menuturkan, pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis bukan kebijakan yang tepat. "Khawatir bisa memicu lonjakan inflasi, khususnya kenaikan harga bahan pangan," kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 16 Februari 2024.
Ia berujar pemangkasan subsidi BBM bisa menyebabkan tertekannya daya beli masyarakat yang masih membutuhkan subsidi energi. Kenaikan angka kemiskinan pun menjadi ancaman lainnya. Karena itu, kebijakan ini mesti dijalankan dengan hati-hati.
"Karena kalaupun subsidi energi saat ini dinikmati kelas menengah, misalnya, itu pun ada implikasinya ke tekanan pengeluaran transportasi kelompok menengah," kata dia.
Program makan siang gratis Prabowo disinyalir membutuhkan dana sekitar Rp 400 triliun. Rencana pemangkasan subsidi BBM untuk merealisasikan program tersebut pun ramai dibicarakan di media sosial X. Hal ini setelah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan bakal memangkas subsidi BBM ketika diwawancara Bloomberg TV pada Kamis, 15 Februari 2024.
Dalam sesi wawancara itu, Eddy menyinggung soal alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran. Ia mengatakan Rp 350 triliun anggaran pemerinah untuk subsidi solar dan LPG 3 kg ternyata lebih dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.
Namun teranyar, Eddy membantah rencana pemangkasan subsidi BBM tersebut. Ia mengatakan pernyataan utuh dalam wawancara itu adalah Prabowo-Gibtan akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu. Tujuannya agar lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin, UMKM.
"Subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," kata Eddy melalui pesan tertulis kepada Tempo, Jumat, 16 Februari 2024.
Eddy kembali mengklaim tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas. Namun, penyaluran subsidi Energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran. "Saya kan Pimpinan Komisi VII di DPR RI. Jadi, saya cukup paham dengan kebijakan energi nasional, termasuk masalah subsidi energi," tuturnya.
Pilihan Editor: Subsidi BBM Lebih Banyak Dinikmati Dunia Usaha, Anies: Tidak Tepat Sasaran, Harus Diperbaiki
