Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dirty Vote Menurut Sandiaga Uno: Bivitri Susanti, Zainal Arifin dan Feri Amsari Sangat Berintegritas

image-gnews
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menanggapi soal film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum atau Pemilu 2024.

“Saya belum nonton, tapi dari tiga karakter utama itu orang-orang yang sangat berintegritas. Saya kenal masing-masing dan saya pengen nonton,” ujar Sandi ketika ditemui usai acara The Weekly Brief with Sandiuno di kantornya, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. 

Tiga orang yang dimaksud Sandiaga Uno adalah pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivitri Susanti, akademisi hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, dan akademisi hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari.  Film Dirty Vote disutradarai oleh aktivis Dandhy Laksono dari Watchdoc, rumah produksi film dokumenter yang berdiri sejak 2009.

Dirty Vote membongkar berbagai kecurangan dalam pemilihan umum, terutama pemilihan presiden 2024. Salah satu yang menjadi sorotan film ini adalah politisasi bantuan sosial atau Bansos oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta sejumlah menterinya untuk mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah Wali Kota Solo sekaligus anak sulung Presiden Jokowi. Pasangan Prabowo-Gibran berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dana jumbo dari APBN digelontorkan untuk pembiayaan Bansos yang dibagikan menjelang Pilpres. Pembagian Bansos juga lebih banyak dilakukan oleh Presiden Jokowi serta para menteri yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Sedangkan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang semestinya menjadi ujung tombak pembagian Bansos justru tidak tampak terlihat. Risma adalah menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, lawan politik Prabowo-Gibran dalam Pilpres. 

Bivitri Susanti mengatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan politik gentong babi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Dalam konteks politik di Indonesia saat ini, menurut Bivitri Susanti, politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk memperoleh dukungan rakyat.  

Bansos digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politikus seolah bantuan yang berasal dari duit rakyat dan menjadi hak rakyat miskin itu tersalurkan karena kebaikan politikus tersebut. Tujuannya, supaya publik mendukungnya. "Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri dalam film tersebut.

Sandiaga Uno mengatakan bahwa kritik, termasuk dalam film, adalah masukan untuk perbaikan. “Ini sebenarnya harus menjadi koreksi kita karena yang disampaikan itu kan adalah pembenahan sistem elektoral kita,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sandiaga Uno pun mengagumi film Dirty Vote karena sudah ditonton lebih dari 3 juta orang dalam waktu kurang dari 24 jam. “Berarti ada tempat buat film-film berlatar belakang politik,” kata Sandi.

Film Dirty Vote sendiri dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 pada pukul 11.00 WIB di Kanal Youtube Dirty Vote. Dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2024.

Setelah 24 jam tayang, melalui akun YouTube Dirty Vote - Full Movie (OFFICIAL) telah ditonton 3.726.150 kali, dan diikuti lebih dari 38 ribu subscribers. Sementara di kanal YouTube PSHK Indonesia, Dirty Vote sudah ditonton 2.662.110 kali, dan diikuti lebih dari 45 ribu subscribers. Jumlah ini belum lagi di beberapa kanal lainnya yang menayangkan Dirty Vote secara utuh.

DEFARA DHANYA | HENDRIK KHOIRUL

Pilihan Editor: Sosok Connie Bakrie yang Ungkap Perjanjian Prabowo Diganti Gibran setelah Dua Tahun Menjabat


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Minta Makan Siang Gratis Disediakan Rutin, Senin sampai Jumat

3 menit lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke sekolah Beijing No. 2 Middle School, di Dongcheng District, Beijing, Cina, Selasa, 2 April 2024. Presiden terpilih 2024-2029 itu meninjau penerapan program makan siang gratis untuk siswa di Negeri Tirai Bambu. Foto: Humas Prabowo
Pakar Minta Makan Siang Gratis Disediakan Rutin, Senin sampai Jumat

Pakar mendorong pemerintah menyalurkan makan siang gratis sebanyak lima kali per minggu kepada anak-anak secara rutin


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

3 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

3 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

5 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

5 jam lalu

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu demi mengakomodir penambahan kementerian.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

5 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

6 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

6 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

Partai politik di koalisi berebut pengaruh untuk bisa menempatkan kadernya di kabinet Prabowo


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

6 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

8 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating