TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menanggapi soal film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum atau Pemilu 2024.
“Saya belum nonton, tapi dari tiga karakter utama itu orang-orang yang sangat berintegritas. Saya kenal masing-masing dan saya pengen nonton,” ujar Sandi ketika ditemui usai acara The Weekly Brief with Sandiuno di kantornya, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024.
Tiga orang yang dimaksud Sandiaga Uno adalah pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivitri Susanti, akademisi hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, dan akademisi hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari. Film Dirty Vote disutradarai oleh aktivis Dandhy Laksono dari Watchdoc, rumah produksi film dokumenter yang berdiri sejak 2009.
Dirty Vote membongkar berbagai kecurangan dalam pemilihan umum, terutama pemilihan presiden 2024. Salah satu yang menjadi sorotan film ini adalah politisasi bantuan sosial atau Bansos oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta sejumlah menterinya untuk mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah Wali Kota Solo sekaligus anak sulung Presiden Jokowi. Pasangan Prabowo-Gibran berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Dana jumbo dari APBN digelontorkan untuk pembiayaan Bansos yang dibagikan menjelang Pilpres. Pembagian Bansos juga lebih banyak dilakukan oleh Presiden Jokowi serta para menteri yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Sedangkan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang semestinya menjadi ujung tombak pembagian Bansos justru tidak tampak terlihat. Risma adalah menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, lawan politik Prabowo-Gibran dalam Pilpres.
Bivitri Susanti mengatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan politik gentong babi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Dalam konteks politik di Indonesia saat ini, menurut Bivitri Susanti, politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk memperoleh dukungan rakyat.
Bansos digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politikus seolah bantuan yang berasal dari duit rakyat dan menjadi hak rakyat miskin itu tersalurkan karena kebaikan politikus tersebut. Tujuannya, supaya publik mendukungnya. "Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri dalam film tersebut.
Sandiaga Uno mengatakan bahwa kritik, termasuk dalam film, adalah masukan untuk perbaikan. “Ini sebenarnya harus menjadi koreksi kita karena yang disampaikan itu kan adalah pembenahan sistem elektoral kita,” tuturnya.
Sandiaga Uno pun mengagumi film Dirty Vote karena sudah ditonton lebih dari 3 juta orang dalam waktu kurang dari 24 jam. “Berarti ada tempat buat film-film berlatar belakang politik,” kata Sandi.
Film Dirty Vote sendiri dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 pada pukul 11.00 WIB di Kanal Youtube Dirty Vote. Dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2024.
Setelah 24 jam tayang, melalui akun YouTube Dirty Vote - Full Movie (OFFICIAL) telah ditonton 3.726.150 kali, dan diikuti lebih dari 38 ribu subscribers. Sementara di kanal YouTube PSHK Indonesia, Dirty Vote sudah ditonton 2.662.110 kali, dan diikuti lebih dari 45 ribu subscribers. Jumlah ini belum lagi di beberapa kanal lainnya yang menayangkan Dirty Vote secara utuh.
DEFARA DHANYA | HENDRIK KHOIRUL
Pilihan Editor: Sosok Connie Bakrie yang Ungkap Perjanjian Prabowo Diganti Gibran setelah Dua Tahun Menjabat