TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyinggung soal dugaan politisasi bantuan sosial atau bansos menjelang Pemilu 2024 ini. Menurut dia, saat ini telah terjadi penyalahgunaan instrumen negara yang menguntungkan kelompok tertentu.
"Bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya, tapi kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok," ujar Ganjar dalam Debat Capres terakhir di Jakarta, yang disaksikan melalui kanal YouTube Tempo pada Ahad, 4 Februari 2024.
Ia pun menilai pemerintah masih memiliki segudang masalah ihwal penyaluran bansos. Antara lain data penerima yang tidak valid. Ganjar mengaku mendengar keluhan dari sejumlah kepala desa yang sudah mengirimkan data penerima bansos namun data tersebut malah dikembalikan oleh pemerintah pusat.
Ganjar pun mengatakan perlu ada perbaikan tata kelola bansos agar tepat sasaran dan tidak terjadi saling klaim yang menimbulkan kecemburuan. Ia juga mencatatan penyaluran bansos tak seiring dengan pencapaian target pengentasan kemiskinan.
Ia pun menyoroti angka kemiskinan yang memang turun tetapi kesenjangannya semakin tinggi. "Berapa pun besarnya bansos yang diberikan, gap-nya tetap tinggi," kata dia.
Oleh sebab itu, menurut Ganjar, pemerintah berikutnya harus memperbaiki data penerima bansos sehingga program tersebut agar dapat betul-betul mengentaskan kemiskinan. "Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," ucapnya.
Pilihan Editor: Prabowo Klarifikasi Sebut Peminta Internet Gratis Otak Lambat: Lebih Penting Makan Siang Gratis