TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertambangan sekaligus Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman mengatakan pemberantasan tambang ilegal butuh komitmen nyata pemerintah, terutama presiden.
Ia merespons pernyataan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang akan mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menghentikan praktik ilegal, ketika Debat Cawapres 2024 pada Minggu malam, 21 Januari 2024.
“Kalau mau berantas tambang ilegal, benahi dulu rahim kekuasaan,” kata Ferdy ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Januari 2024.
Pasalnya, Ferdy menduga, pemain tambang ilegal selama ini berkongsi dengan kekuasaan. Mulai dari penguasa lokal hingga aparat keamanan. "Dengan polisi, dengan jenderal, dan kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orangnya," kata dia.
Oleh karena itu, menurut dia, pemberantasan harus dimulai dari ketegasan presiden. Ia berujar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak bisa berjalan tanpa dukungan presiden. Sebab, mereka bakal berhadapan dengan pihak-pihak yang punya kekuasaan.
"Pemberantasan tambang ilegal butuh political will dari seorang presiden," ujar Mahfud. "Dan selama ini Presiden Jokowi membiarkan Menteri ESDM dan Dirjen Minerba berjalan sendiri. Padahal, di lapangan sulitnya minta ampun."
Ihwal keterlibatan aparat dan penguasa di balik tambang ilegal juga sempat disinggung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat tadi malam. "KPK (Komisi Pemberantsan Korupsi) minggu lalu mengatakan pertambangan di Indonesia banyak sekali ilegal dan itu di-backing (dilindungi) aparat dan pejabat. Itu masalahnya," tutur Mahfud.
Pencabutan IUP, kata Mahfud, pun dihadapkan pada mafia. Berdasarkan pengalamannya, Mahfud mengklaim, sudah pernah mengirim tim ke lapangan. "Tapi ditolak. Padahal sudah menjadi putusan MA (Mahkamah Agung)," kata dia.
Adapun pembahasan tambang ilegal ini bermula dari pertanyaan yang diajukan moderator Debat Cawapres 2024. "Pertambangan dan perikanan ilegal, serta pembalakan liar masih marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat, di laut, serta ketidakadilan sosial. Bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik-praktik illegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam?" tanya moderator debat.
Usai Mahfud MD menjawab, Gibran pun memberikan tanggapan. "Prof. Mahfud, dari pasangan Prabowo-Gibran simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel," ujarnya.
RIRI RAHAYU | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Gibran Bicara Green Jobs, Cak Imin Blejeti Data Konflik Agraria
