TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Senin, 15 Januari 2024, dimulai dari daftar tujuh negara dengan nilai utang terbesar ke Cina dan 115 kasus konflik agraria yang timbul dari PSN Jokowi dalam tiga tahun terakhir.
Berikutnya ada berita tentang jaminan listrik tidak akan mati di IKN dan Ganjar Pranowo berharap kasus Wadas dan Rembang dibahas pada debat capres mendatang. Lalu ada berita tentang food estate Prabowo Subianto yang menuai kritik serta Anies Baswedan sebut mayoritas BBM Solar bersubsidi salah sasaran.
Keenam berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan enam berita trending tersebut.
1. 7 Negara dengan Utang Terbesar ke Cina, Ada Indonesia?
Cina telah meminjamkan dana dalam jumlah besar kepada negara-negara berkembang selama dua dekade terakhir untuk mendukung proyek milik sektor publik dan swasta melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative atau BRI). BRI merupakan kebijakan luar negeri andalan Presiden Xi Jinping yang dikeluarkan pada 2013 dengan tujuan untuk berinvestasi di hampir 70 negara dan organisasi internasional.
Menurut sebuah studi, BRI Cina telah menyebabkan puluhan negara berpendapatan rendah dan menengah terjebak dalam utang tersembunyi senilai US$ 385 miliar atau setara Rp 5.984 triliun (kurs Rp15.544 per dolar AS). Pendanaan Cina umumnya digunakan untuk membiayai pembangunan pelabuhan, kereta api, dan infrastruktur darat.
Senada dengan hal itu, sebuah laboratorium penelitian pembangunan internasional yang berbasis di College of William & Mary di Virginia, AidData menyebut Cina berkontribusi terhadap 13.427 proyek pembangunan bernilai US$ 843 miliar di 165 negara selama 18 tahun terakhir hingga 2017.
Simak lebih jauh tentang utang terbesar ke Cina di sini.
2. PSN Jokowi Sumbang Konflik Agraria, KPA Catat 115 Kasus sepanjang 2020-2023
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyebut Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah era Jokowi mendorong laju konflik agraria di Indonesia. Sepanjang 2020-2023, kata Dewi, ada 115 konflik yang disebabkan PSN. Konflik di sektor ini juga berdampak pada kurang lebih 516 ribu hektare lahan.
"Sejak 2021, KPA sudah menyatakan PSN ini adalah skema pembangunan yang menjadi alat perampasan secara nasional. Land grabbing secara nasional," kata Dewi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Agraria KPA 2023 yang disiarkan di kanal YouTube KPA, Senin, 15 Januari 2024.
Oleh karena itu, Dewi pengatakan, pemerintah mesti mengevaluasi PSN secara menyeluruh. Terlebih, kekerasan juga mengiringi konflik ini. "Melihat kasus Rempang, begitu mudah PSN diubah-ubah sedemikian rupa sesuai kebutuhan," kata Dewi.
Simak lebih jauh tentang 115 kasus konflik agraria pada PSN Jokowi di sini.
