TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut eskalasi konflik agraria di era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi meningkat. Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan ada 2.939 letusan konflik atau selama 9 tahun terakhir atau 2015-2023.
"Ada 6,3 juta lahan dalam status konlik. Korban terdampak sepanjang akumulasi 2015-2018, ada 1,5 juta keluarga. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Dewi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Agraria KPA 2023 yang disiarkan di kanal YouTube KPA, Senin, 15 Januari 2024.
Sepanjang 2015-2023, konflik agraria tertinggi terdapat pada sektor perkebunan dengan catatan sebanyak 1.131 konflik. Konflik ini berdampak pada 2.707.598 hektare lahan dan menyebabkan 404.225 kepala keluarga (KK) menjadi korban.
Di posisi kedua ada sektor properti sebanyak 609 konflik yang berdampak pada 225.369 hektare lahan dan korban 177.164 KK. Ketiga, sektor infrastruktur sebanyak 507 konflik dengan lahan terdampak 553.166 hektare dan korban 107.888 KK.
Keempat, sektor kehutanan sebanyak 213 konflik dengan lahan seluas 1.799.620 hektare dan korban 81.882 KK. Kelima, sektor pertambangan sebanyak 212 konflk dengan lahan terdampak 817.028 hektare dan korban 358.278 KK. Keenam, sektor pertanian/agribisnis sebanyak 152 konflik dengan luas lahan 77.563 hektare dan korban 46.294 KK.
Ketujuh, sektor pesisir dan pulau kecil dengan catatan 79 konflik. Konflik ini berdampak pada 119.006 hektare lahan dan korban sebanyak 554.615 KK. Terakhir, sektor fasilitas militer sebanyak 36 konflik, dengan lahan terdampak 9.911 hekatre dan korban 28.962 KK.
Pilihan Editor: Neraca Perdagangan Surplus 44 Bulan Beruntun, Desember 2023 Capai US$ 3,31 Miliar
