TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil Maleh Dadi Segoro (MDS) menolak proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Sebelumnya, pemerintah mengklaim giant sea wall sebagai solusi banjir rob dan tenggelamnya kawasan Pantura Jawa. Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; dan dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Kerja membentuk gugus tugas untuk membangun infrastruktur tersebut.
“Kami menilai bahwa pemerintah kembali gagal memahami akar masalah dari penyebab ada bagian Pantura Jawa yang tenggelam,” kata Koordinator MDS Martha Kumala Dewi melalui keterangan tertulisnya, dikutip Tempo, Jumat, 12 Januari 2024.
Martha membeberkan sejumlah dampak negatif tanggul laut yang digagas pemerintah. Pertama, kata dia, tanggul laut akan mengonsentrasikan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Pantura Jawa. Menurutnya, hal ini kontraproduktif dengan kondisi ekologi Pantura Jawa yang mengalami amblesan tanah.
Ia mengatakan pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang semakin padat ptomtis mendatangkan beban dan membutuhkan air. Sementara, kebutuhan air untuk rumah tangga dan industri di Pantura Jawa banyak dipenuhi melalui ekstraksi air tanah dalam.
“Jadi, konsentrasi ekonomi di Pantura Jawa yang datang bersama dengan tanggul laut akan semakin memperparah amblesan tanah melalui pembebanan fisik dan ekstraksi air tanah dalam yang akan bertambah,” ujarnya.
Dampak negatif kedua, lanjutnya, orientasi membangun tanggul laut mengalihkan perhatian dari usaha mengurangi terjadinya amblesan tanah.
