TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk kepentingan bersama. Hal ini bakal dilakukannya jika terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut pasangan calon presiden Anies Baswedan ini, revisi UU Ciptaker sangat mendesak karena banyaknya keluhan yang muncul, utamanya mempersoalkan hubungan industrial yang kurang baik antara pihak perusahaan dan pekerja. Para pekerja mengeluhkan tak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.
"Dalam hal ini, Omnibus Law kami revisi untuk kepentingan bersama. Tentu sesuai dengan kebutuhannya," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024.
Ia juga menyoroti proses perumusan UU Ciptaker yang tidak merepresentasikan kepentingan buruh dan pekerja. Oleh sebab itu, beleid itu perlu direvisi dengan cara duduk bersama secara setara antara pemangku kebijakan, perusahaan, dan buruh/pekerja.
Cak Imin memastikan pihaknya bakal merevisi UU Ciptaker dengan memprioritaskan jaminan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak pekerja yang masih marginal.
"Soal kontrak kerja dan kepastian masa depan hak-hak normatif pekerja dan beberapa isu-isu lainnya yang sebetulnya bisa diatasi dengan revisi sekaligus pembenahan peraturan-peraturan di dalamnya, baik Perpres maupun aturan-aturan lainnya," ucapnya.
Rencana mengevaluasi UU Ciptaker sebelumnya juga disampaikan oleh Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga beralasan banyaknya keluhan datang dari buruh hingga pengusaha yang mendorongnya untuk mengevaluasi UU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut.
Ganjar pun berjanji jika dirinya menjadi presiden bakal mewujudkan hidup yang lebih baik bagi buruh. “Jadi, kalau kami ketemu pengusaha bertemu dengan pelaksana dari pemerintah, bertemu dengan buruh. Soal perburuhan ya kok semuanya tidak nyaman (dengan UU Cipta Kerja) ya, rasa-rasanya kalau buruhnya tidak nyaman, pemerintahnya tidak nyaman, pengusahanya enggak nyaman, ada yang keliru," ucapnya pada pertengahan Desember 2023 lalu.
Soal ini, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengingatkan agar tiap pasangan capres dan cawapres agar tak hanya berhenti di kata-kata. “Pertanyaannya pasal mana yang ingin direvisi, apakah capres paham yang diinginkan buruh terhadap pasal mana yang ingin diubah. Jangan terkesan lip service,” katanya dalam konferensi pers di Zoom, Jumat, 15 Februari 2023.
ANTARA | BAGUS PRIBADI
Pilihan Editor: Sebut IKN Tak Dibutuhkan Warga Kaltim, Anies Sebut Banyak yang Lebih Urgent: Banjir, Transportasi, Pendidikan..
